KPK Pertimbangkan Pemanggilan Ulang Kepala Bakamla untuk Bersaksi di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berupaya untuk menghadirkan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Soedewo untuk bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam persidangan, Arie Soedewo disebut sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perkara suap terkait pengadaan monitoring satelit.

"Kami tentu akan mempertimbangkan untuk pemanggilan lebih lanjut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/4/2017).

(Baca: KPK Limpahkan Berkas Perkara Suap Pejabat Bakamla ke Tahap Penuntutan)

Sebelumnya, Arie Soedewo dua kali tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor. Padahal, keterangannya dibutuhkan oleh jaksa KPK.

Menurut Febri, KPK sebelumnya telah berkoordinasi dengan POM TNI. Pada dasarnya, pihak POM TNI mempersilakan KPK untuk menghadirkan Arie Soedewo di persidangan.

Namun, dalam dua persidangan lalu, Arie Soedewo memiliki agenda lain yang bertepatan dengan jadwal sidang.

(Baca: Uang Suap Proyek Bakamla Diduga Mengalir ke Sejumlah Anggota DPR)

"Karena keterangan yang bersangkutan dibutuhkan dalam proses persidangan. Apalagi, beberapa saksi lain menyampaikan  informasi terkait komunikasi dan suap yang berujung OTT," kata Febri.

Nama Arie Soedewo telah tiga kali disebut dalam persidangan di pengadilan Tipikor. Arie disebut meminta keuntungan atau fee sebesar 7,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 222,4 miliar dari proyek pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka antara lain, Direktur Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi.

Lalu, dua anak buah Fahmi, Muhammad Adami Okta, dan Hardy Stefanus serta Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla yang juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek ini, Nofel Hasan. 

Selain itu, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI juga telah menetapkan Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut RI, Laksamana Pertama Bambang Udoyo sebagai tersangka di kasus yang sama, yang ditangani TNI.