Profil Saldi Isra, Hakim Konstitusi Pilihan Jokowi...

Kompas.com - 11/04/2017, 10:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memilih Saldi Isra sebagai hakim konstitusi untuk menggantikan Patrialis Akbar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Dalam pertimbangannya, Jokowi menilai Saldi memiliki rekam jejak dan kapasitas yang baik di bidang hukum sehingga layak mengemban tugas sebagai hakim konstitusi.

Saldi Isra dilantik sebagai hakim konstitusi pilihan Jokowi pada Selasa (11/4/2017) pagi di Istana Negara.

(Baca: Saldi Isra Dilantik sebagai Hakim Konstitusi)

Pria kelahiran Paninggahan, Solok, Sumatera Barat 20 Agustus 1968 itu merupakan ahli hukum tata negara dan juga guru besar di Universitas Andalas, Padang.

Saldi Isra memulai pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada 1990. Lalu pada 1994, ia lulus dengan predikat summa cumlaude.

Pada 2001, Saldi Isra meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia. Sementara gelar Doktor diraihnya pada 2009 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saldi kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas pada 2010.

Selain sebagai ahli hukum tata negara, Saldi dikenal sebagai pegiat antikorupsi. Kepeduliannya pada gerakan antikorupsi ditunjukkan dengan diterbitkannya kumpulan esai berjudul "Kekuasaan dan Perilaku Korupsi".

Saldi Isra juga pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2004. Penghargaan tersebut diraih Saldi setelah mengungkap korupsi di DPRD Sumatera Barat yang berlangsung sejak 1999.

Selain itu, Saldi Juga menerima penghargaan Megawati Soekarnoputri Award untuk kategori Pahlawan Muda bidang Pemberantasan Korupsi. Penghargaan itu diraihnya pada 2012 lalu.

Terbiasa dengan uji materi

Gedung Mahkamah Konstitusi yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat bukanlah tempat asing bagi Saldi Isra. Sebab, terbilang cukup sering Saldi Isra hadir dalam sidang uji materi.

Kehadirannya guna memberikan keterangan sebagai Ahli, baik dari pihak pemohon, maupun pihak terkait.

Anggota Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (Pansel MK) Sukma Violetta mengatakan, pansel hakim MK melihat Saldi memiliki kompetensi yang melebihi rata-rata dari peserta lainnya untuk diajukan ke Jokowi sebagai hakim konstitusi.

Dalam seleksi wawancara yang berlangsung pada Senin (27/3/2017) lalu, pansel melihat sejumlah aspek dalam memilih calon hakim konstitusi.

Aspek tersebut meliputi sikap kenegarawanan, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan konstitusi, serta komitmen calon hakim konstitusi untuk meningkatkan MK.

Selain itu, aspek integritas yang ditelusuri berdasarkan penelusuran latar belakang kehidupan calon, serta komitmen menjaga integritas juga digali oleh tim pansel.

"Saldi unggul dalam semua aspek tersebut," kata Sukma, Senin (10/4/2017).

(Baca juga: Tiga Calon Hakim MK Diserahkan ke Jokowi, Saldi Isra Urutan Pertama)

Sebagai pegiat hukum, Saldi melihat berbagai perkembangan yang terjadi di MK, termasuk sejumlah persoalan yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Saldi menilai salah satu hal yang harus dipikirkan agar marwah Mahkamah Konstitusi tetap luhur adalah tentang bagaimana penjagaan Dewan Etik terhadap hakim konstitusi dapat dilakukan secara maksimal.

Saat ini, menurut Saldi, Dewan Etik belum menemukan cara yang tepat agar hakim konstitusi enggan melakukan perbuatan yang melanggar kode etik kehakiman.

Publik juga kurang mendapat akses untuk melihat bagaimana proses penindakan yang dilakukan Dewan Etik terhadap hakim konstitusi yang melanggar etik.

"Sekarang ini sulitnya, Dewan Etik kita enggak tahu apa prosesnya yang dilakukan ketika ada laporan, enggak bisa dilacak," kata Saldi saat ditemui di Jakarta, Senin.

(Baca juga: Ini Strategi Saldi Isra Perbaiki Kualitas Putusan MK)

Menurut Saldi, Dewan Etik perlu berpikir lagi bagaimana memperbaiki kinerjanya. Selain itu, juga berfikir menciptakan mekanisme penjagaan yang lebih baik.

Hal ini perlu diformulasikan agar menjadi sistem peringatan dini bagi para hakim MK agar selalu bisa menghidari perbuatan-perbuatan yang melanggar etik.

"Karena dia kan berimplikasi pada institusi, dan image public kepada hakim yang merdeka. Begitu tercederai, memulihkannya bukan hal mudah dan butuh waktu lama," kata Saldi Isra.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Close Ads X