Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Saldi Isra, Hakim Konstitusi Pilihan Jokowi...

Kompas.com - 11/04/2017, 10:51 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

Kompas TV Sosok Saldi Isra yang Gantikan Patrialis Akbar

Dalam seleksi wawancara yang berlangsung pada Senin (27/3/2017) lalu, pansel melihat sejumlah aspek dalam memilih calon hakim konstitusi.

Aspek tersebut meliputi sikap kenegarawanan, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan konstitusi, serta komitmen calon hakim konstitusi untuk meningkatkan MK.

Selain itu, aspek integritas yang ditelusuri berdasarkan penelusuran latar belakang kehidupan calon, serta komitmen menjaga integritas juga digali oleh tim pansel.

"Saldi unggul dalam semua aspek tersebut," kata Sukma, Senin (10/4/2017).

(Baca juga: Tiga Calon Hakim MK Diserahkan ke Jokowi, Saldi Isra Urutan Pertama)

Sebagai pegiat hukum, Saldi melihat berbagai perkembangan yang terjadi di MK, termasuk sejumlah persoalan yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Saldi menilai salah satu hal yang harus dipikirkan agar marwah Mahkamah Konstitusi tetap luhur adalah tentang bagaimana penjagaan Dewan Etik terhadap hakim konstitusi dapat dilakukan secara maksimal.

Saat ini, menurut Saldi, Dewan Etik belum menemukan cara yang tepat agar hakim konstitusi enggan melakukan perbuatan yang melanggar kode etik kehakiman.

Publik juga kurang mendapat akses untuk melihat bagaimana proses penindakan yang dilakukan Dewan Etik terhadap hakim konstitusi yang melanggar etik.

"Sekarang ini sulitnya, Dewan Etik kita enggak tahu apa prosesnya yang dilakukan ketika ada laporan, enggak bisa dilacak," kata Saldi saat ditemui di Jakarta, Senin.

(Baca juga: Ini Strategi Saldi Isra Perbaiki Kualitas Putusan MK)

Menurut Saldi, Dewan Etik perlu berpikir lagi bagaimana memperbaiki kinerjanya. Selain itu, juga berfikir menciptakan mekanisme penjagaan yang lebih baik.

Hal ini perlu diformulasikan agar menjadi sistem peringatan dini bagi para hakim MK agar selalu bisa menghidari perbuatan-perbuatan yang melanggar etik.

"Karena dia kan berimplikasi pada institusi, dan image public kepada hakim yang merdeka. Begitu tercederai, memulihkannya bukan hal mudah dan butuh waktu lama," kata Saldi Isra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com