Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Calon Hakim MK Diserahkan ke Jokowi, Saldi Isra Urutan Pertama

Kompas.com - 03/04/2017, 11:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi calon Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memilih dan menyerahkan tiga nama terbaik kepada Presiden Joko Widodo.

Tiga nama itu diserahkan dengan menggunakan peringkat.

Rangking pertama ditempati Guru Besar Universitas Andalas Saldi Isra. Di peringkat kedua, ada dosen Universitas Nusa Cendana Bernard L Tanya.

Di peringkat terakhir, yakni Wicipto Setiadi, purna tugas dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Presiden selanjutnya akan menetapkan satu calon hakim MK dari tiga nama itu," kata Harjono usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Harjono mengatakan, pemberian peringkat ini dibuat untuk membantu Jokowi dalam melakukan penilaian.

Namun, Jokowi bebas memilih calon hakim MK tidak berdasarkan peringkat yang sudah dibuat.

"Karena ini adalah sepenuhnya kewenangan Presiden," ucap Harjono.

Harjono menambahkan, penilaian terhadap setiap calon mensyaratkan integritas sebagai kriteria utama.

Semula, ada 45 nama yang mendaftar. Dalam seleksi administrasi, nama itu dikerucutkan menjadi 12 orang.

Lalu diadakan seleksi wawancara sehingga akhirnya menghasilkan tiga nama.

Harjono enggan mengungkapkan jarak nilai antara peringkat satu, dua dan tiga.

"Jaraknya bervariasi, tapi karena ini menyangkut persoalan penilaian ya, biar panitia dan Pak Presiden saja yang tahu lah," ucap Harjono.

Presiden memiliki waktu 7 hari untuk memilih dan melantik satu dari tiga nama yang sudah diserahkan pansel.

Calon yang terpilih nantinya akan menggantikan posisi Patrialis Akbar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus suap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com