"Ribut Bukan untuk Kepentingan Publik, DPD Wajib Minta Maaf ke Rakyat"

Menurut dia, perlu ada sosok yang dapat mengambil alih peran di DPD untuk mencari titik temu atas segala perbedaan pendapat.

"Harus ada anggota DPD yang mengambil peran itu. Mereka enggak biasa kerja-kerja politik. Akhirnya mentok, 2,5 tahun saklek," kata Ray.

Terlepas dari konflik internal DPD, Ray menilai, DPD perlu meminta maaf atas kekisruhan yang kerap terjadi.

"Mereka wajib meminta maaf kepada warga Indonesia sebab tidak ada alasan yang sangat substantif dan perjuangan yang sangat substantif yang mengakibatkan mereka harus saling berbenturan fisik. Enggak ada kepentingan publik, hanya kepentingan mereka," tuturnya.

Adapun kekisruhan di internal DPD juga terjadi pada rapat paripurna DPD, Senin. Rapat yang berlangsung sekitar 12 jam itu diwarnai sejumlah kericuhan yang bahkan sudah dimulai sebelum rapat paripurna dibuka.

Juga sempat ada peristiwa saling dorong saat salah seorang anggota DPD mengambil alih podium.

Hal itu bahkan berujung pada dilaporkannya dua anggota DPD ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pengeroyokan.