Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkinkah Jokowi Jadi Ketua Umum PDI-P?

Kompas.com - 04/04/2017, 08:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang ingin pensiun dari politik memunculkan berbagai spekulasi soal siapa yang berpeluang menjadi penggantinya sebagai ketua umum. 

Nama Joko Widodo alias Jokowi salah satu yang muncul.

Mungkinkah Jokowi menjadi ketua umum partai berlambang banteng moncong putih?

Pada program Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (3/4/2017) malam, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan tersebut.

"Pak Jokowi sendiri kan pernah menjadi Wakil Ketua DPD Jawa Tengah. Dia merasakan betul suka dukanya sebagai pimpinan partai saat itu," ujar Hasto.

"Sehingga dalam konteks seperti itu, Pak Jokowi akan lebih berkonsentrasi untuk bagaimana bisa menjadi Presiden RI dan kami akan memberikan (dukungan)," lanjut dia.

Catatan Kompas.com, Jokowi memulai karier politiknya di PDI Perjuangan pada tahun 2005.

(Baca: Sekjen PDI-P Sebut Pengganti Megawati Harus Trah Soekarno)

Saat itu, dia mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Solo bersama Ketua DPC PDI-P Solo F.X Hadi Rudyatmo.

Tahun 2010, Jokowi terpilih sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Adapun, Ketua DPD PDI-P saat itu, Murdoko.

Tidak ada jabatan struktural lain yang diemban Jokowi setelah dia memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada 2012.

Karier politik Jokowi mencapai puncak setelah sukses memenangkan Pilpres 2014 meski hanya berstatus kader PDI-P.

Political leadership

Pakar psikologi politik Hamdi Moeloek menilai, 'political leadership' harus menjadi wacana terdepan setelah Megawati memberi sinyal mundur dari dunia politik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com