Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Pengganti Megawati Harus Trah Soekarno

Kompas.com - 04/04/2017, 07:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, pengganti Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum harus berasal dari trah atau keturunan Soekarno.

Hal ini disampaikan Hasto dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (3/4/2017).

Awalnya, pembawa acara Budiman Tanuredjo menanyakan mekanisme internal PDI-P apabila Megawati benar-benar "pensiun".

Megawati sebelumnya mengungkapkan keinginan untuk pensiun saat menghadiri acara Banteng Muda Indonesia beberapa waktu lalu.

Hasto mengungkapkan, ada kesepakatan pada Kongres PDI-P di Bali tahun 2015 lalu, bahwa Megawati mengusulkan penggantinya.

Kongres akan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap calon yang diusulkan Megawati itu.

"Kongres yang lalu menetapkan bahwa Ibu Megawati lah yang nantinya mengusulkan ketumnya, untuk ditetapkan di dalam kongres. Itu mekanisme," kata Hasto.

(Baca: Cerita Megawati yang Terus Jadi Ketum PDI-P dan Keinginan Pensiun)

Hasto lalu berbicara mengenai PDI-P yang tidak bisa lepas dari ideologi Bung Karno, sosok proklamator yang juga ayah Megawati.

Ia menyebutkan, partainya sudah melakukan survei internal dan 84 persen kader menyatakan bergabung ke PDI-P karena ingin menyatukan diri dengan ide, gagasan, dan cita-cita Bung Karno.

"Sehingga Bung Karno dan Bu Mega sebagai perekat kesadaran, motif, kenapa mereka mau bergabung dengan PDI-P," ujar Hasto. 

Hasto juga membenarkan saat ditanya apakah Ketua Umum PDI-P pengganti Megawati harus trah Soekarno.

Ia mengatakan, Soekarno dan keluarganya memang mendapatkan tempat istimewa di PDI-P dan menjadi bagian dari genetika partai.

"Iya (harus trah Soekarno), dari survei yang kami lakukan dan saat turun ke bawah kesadarannya sepeti itu," ujar Hasto.

Ada beberapa keturunan Soekarno yang aktif berkarir di partai berlambang banteng.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com