Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkinkah Jokowi Jadi Ketua Umum PDI-P?

Kompas.com - 04/04/2017, 08:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang ingin pensiun dari politik memunculkan berbagai spekulasi soal siapa yang berpeluang menjadi penggantinya sebagai ketua umum. 

Nama Joko Widodo alias Jokowi salah satu yang muncul.

Mungkinkah Jokowi menjadi ketua umum partai berlambang banteng moncong putih?

Pada program Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (3/4/2017) malam, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan tersebut.

"Pak Jokowi sendiri kan pernah menjadi Wakil Ketua DPD Jawa Tengah. Dia merasakan betul suka dukanya sebagai pimpinan partai saat itu," ujar Hasto.

"Sehingga dalam konteks seperti itu, Pak Jokowi akan lebih berkonsentrasi untuk bagaimana bisa menjadi Presiden RI dan kami akan memberikan (dukungan)," lanjut dia.

Catatan Kompas.com, Jokowi memulai karier politiknya di PDI Perjuangan pada tahun 2005.

(Baca: Sekjen PDI-P Sebut Pengganti Megawati Harus Trah Soekarno)

Saat itu, dia mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Solo bersama Ketua DPC PDI-P Solo F.X Hadi Rudyatmo.

Tahun 2010, Jokowi terpilih sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Adapun, Ketua DPD PDI-P saat itu, Murdoko.

Tidak ada jabatan struktural lain yang diemban Jokowi setelah dia memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada 2012.

Karier politik Jokowi mencapai puncak setelah sukses memenangkan Pilpres 2014 meski hanya berstatus kader PDI-P.

Political leadership

Pakar psikologi politik Hamdi Moeloek menilai, 'political leadership' harus menjadi wacana terdepan setelah Megawati memberi sinyal mundur dari dunia politik.

PDI Perjuangan harus mencari sosok sekelas Megawati dengan nilai plus usia muda yang mampu menjadi magnet ideologis dan pemersatu di partainya.

(Baca: Ketika Megawati Lelah dan Ingin Pensiun...)

Sebab, rekrutmen kepemimpinan partai politik dihadapkan pada fakta empiris yang menyebutkan, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sangat rendah.

Tingkat kepercayaan publik bahwa partai politik mampu melahirkan kepemimpinan politik juga tidak berbeda rendahnya.

"Ini gejala yang sebenarnya meresahkan kita bahwa partai itu kelembagaannya belum maksimal. Ini salah satu indikatornya adalah kaderisasi," ujar Hamdi.

Pada praktiknya, partai politik seringkali menggunakan 'jalan pintas', yakni mengabaikan proses rekrutmen dan "membajak" sosok-sosok populer untuk dipasang dalam jabatan strategis.

"Ini gejala presidensialisasi partai politik atau personalisasi partai politik. Artinya partai bergantung pada figur, bukan pada sistem. Sistem melahirkan kaderisasi yang banyak dan sehingga partai punya kadernya sendiri untuk diajukan menjadi calon presiden, misalnya," ujar Hamdi.

Menurut Hamdi, PDI-P juga melakukan hal ini. Meski ada internal PDI-P yang menyatakan bahwa Jokowi adalah kader tulen, namun banyak pula suara yang menyatakan sebaliknya.

"PDI-P mengklaim bahwa Pak Presiden Jokowi sekarang ini adalah kader tulen. Tapi banyak juga yang mengatakan di luar, wah itu bukan kader tulen. Itu kader anak kost istilahnya. Bukan penghuni sejati rumah PDI-P," ujar Hamdi.

Oleh sebab itu, partai politik di Indonesia harus berbenah diri dalam hal rekrutmen.

Kompas TV Tiga hari jelang akhir dari masa kampanye manuver kencang dipasang untuk merebut hati pemilih Jakarta. Debat pamungkas esok berpotensi menentukan apakah pilkada Jakarta, akan berjalan satu atau dua putaran. Dari debat, bisa jadi akan ada perubahan preferensi pemilih pada tingkat keterpilihan tiap pasangan calon. Mengapa debat ini penting, kenapa demikian? Apa strategi yang masih tersisa untuk mencuri suara lawan di pilkada? Kita bahas bersama peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dan juga perwakilan dari masing-masing timses, dari Agus-Sylvi ada Andi Nurpati, Raja Juli Anthony dari Ahok-Djarot dan Syarif dari Anies-Sandy.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com