Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Jokowi dan Ketua Parlemen Bahrain Sepakati Peningkatan Kerja Sama Ekonomi

Kompas.com - 31/03/2017, 11:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Kerajaan Bahrain Ahmed Ebrahim Rashed Almulla, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat  (31/3/2017) pagi.

Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir mengatakan, Presiden Jokowi dan Ahmed Ebrahim lebih banyak berdiskusi soal peningkatan kerja sama di bidang ekonomi.

Di bidang perdagangan, nilai perdagangan Indonesia ke Bahrain tahun 2016 mencapai 101 juta dollar AS. 

Angka tersebut naik 30 persen dibandingkan tahun 2015. Meski demikian, Fachir mengakui bahwa nilai itu masih terbilang kecil.

"Untuk dimaklumi, Bahrain ini kan penduduknya kurang dari 1,5 juta. Tapi tetap peluangnya banyak," ujar Fachir, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen kepada Ketua Parlemen Bahrain untuk meningkatkan nilai perdagangan.

"Terutama untuk produk Indonesia, misalnya furniture, garmen, dan tekstil. Yang lain-lain juga akan lebih ditingkatkan lagi," ujar Fachir.

Demikian pula pada sektor investasi. Fachir mencatat, nilai investasi Bahrain di Indonesia hanya mencapai 800 ribu dollar AS untuk tiga proyek.

Ketua Parlemen Bahrain juga berkomitmen meningkatkan kembali nilai investasi negaranya di Tanah Air.

Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Fachir dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara, Ketua Parlemen Bahrain didampingi Charge de Affairs Duta Besar Bahrain untuk Indonesia Yasser Habib Alhaddad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com