Tanyakan Profil Calon Komisioner KPU, Komisi II Undang Pansel

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR berencana mengundang Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempertanyakan kredibilitas dan profil calon komisioner KPU dan Bawaslu yang telah diajukan ke DPR.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

"Kami akan memberikan kebebasan bagi semua anggota untuk bertanya mungkin dianggap kurang, kenapa ini terpilih kenapa ini tidak nanti kami akan lihat hasilnya apakah proses ini di Pansel sudah terlaksana dengan baik, apakah ada kekurangan," kata Riza.

(Baca: Anggota DKPP Setuju Penambahan Komisioner KPU)

Ia menyatakan, jika dalam rapat konsultasi dengan Pansel KPU-Bawaslu tidak ditemukan permasalahan, lalu Komisi II serta Pansus RUU Pemilu memutuskan tak perlu menunggu Undang-Undang Pemilu baru selesai, uji kelayakan dan kepatutan bisa dilakukan.

Saat ditanya apakah rapat konsultasi Pansel KPU-Bawaslu dan Komisi II bersifat mengikat, ia menjawab DPR dan pemerintah punya hak yang sama dalam hal ini.

"Pemerintah memang punya hak untuk melanjutkan, tapi kalau DPR berkeinginan tidak dilanjutkan ya bisa tidak. Atau sebaliknya, nanti akan ada titik temu kompromi seperti kasus ORI (Ombudsman Republik Indonesia)," lanjut dia.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman mengatakan, ada alasan lain yang berkembang di internal komisi II terkait kemungkinan penolakan nama-nama calon komisioner KPU-Bawaslu tersebut.

Desas-desus yang berkembang, kata dia, berkaitan dengan uji materi (judicial review) pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi soal kewajiban KPU berkonsultasi dengan DPR dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU).

(Baca: Wacana Komisioner KPU dari Parpol Dianggap Langkah Mundur)

KPU menganggap aturan dalam UU Pilkada tersebut mengebiri kemandirian mereka sebagai lembaga dalam mengambil keputusan, yaitu membentuk PKPU.

KPU pun melayangkan juducial review, namun hingga kini belum diputus oleh MK. Mereka yang lolos seleksi calon komisioner KPU merupakan komisioner lama yang mendorong judicial review.

Sementara, yang tak mendukung judicial review adalah mereka yang tak lolos. Misalnya Ketua Bawaslu, Muhammad. Ia tak mendukung judicial review tersebut dan kebetulan tak lolos seleksi calon komisioner KPU.