Demi Sinergi dan Garangnya Penegakan Hukum di Laut...

Ia mengakui, sinergi memang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum di laut. Salah satu tahap proses hukum yang bersinggungan dengan instansi lain misalnya saat penyidik TNI AL menemukan tindak pidana lain di dalam sebuah penangkapan.

"Kalau kesalahan hukum laut, biasanya TNI AL atau PPNS KKP yang menyidik. Tapi kalau ada berhubungan dengan pidana, itu baru kami serah-terimakan ke Polri," ujar Rachmat.

Di tahap inilah ego sektoral terkadang muncul. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan proses hukum yang efektif.

"Makanya dengan dibentuknya akademi ini, masing-masing SOP yang masih kurang sejalan akan bisa disinergikan lagi sehingga tidak ada benturan atau ego sektoral," ujar dia.

Dengan begitu, aparat hukum di laut tidak lagi dipandang sepele oleh pelaku. Aparat hukum menjadi sinergi ke dalam dan garang ke luar.