Kompas.com - 15/03/2017, 20:37 WIB
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Taufik Kurniawan menilai mekanisme hak angket kurang tepat jika diajukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi e-KTP. Pasalnya, hak angket ditujukan dalam rangka fungsi pengawasan di pemerintah.

"Jadi arahnya (untuk) pemerintah kalau disampaikan. Kalau hak angket untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menurut saya, kurang tepat," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

"KPK kan suatu lembaga yang dibuat oleh DPR sendiri, kalau diangketkan yang dituju siapa?" sambungnya.

Terlebih hak angket kasus e-KTP akan ditujukan kepada pemerintahan periode lalu. Taufik menilai, hal itu akan rumit secara administrasi kenegaraan.

(Baca: Priyo Budi: DPR Bisa "KO" jika Lanjutkan Hak Angket E-KTP dan Revisi UU KPK)

"Kacamata struktur administrsi kenegaraannya susah juga," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia berpendapat, seluruh pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang berjalan terkait kasus e-KTP. Jika ada hal-hal yang mengganjal atau ingin didalami, kata Taufik, lebih baik dilakukan oleh komisi terkait untuk mendalaminya dengan KPK sebagai mitra kerja.

"Itu lebih tepat kalau diarahkan kepada mitra kerjanya, dalam hal ini di Komisi III," ucapnya.

(Baca: Fahri Hamzah Minta Jokowi Dukung Hak Angket Kasus E-KTP)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi. Fahri menduga ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

Dia kemudian menganalogikan apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013 lalu. Saat itu, ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Lutfi yang divonis.

Kompas TV Berikut Asal Muasal Bergulirnya Kasus Korupsi E-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Nasional
Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Nasional
KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

Nasional
Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Nasional
Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Nasional
Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Nasional
DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.