Menurut PDI-P, Tak Perlu Hak Angket E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai, tak perlu ada hak angket untuk mengusut kasus e-KTP.

Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mempertanyakan target dari pengajuan hak angket tersebut. 

Menurut dia, biarkan proses hukum berjalan dan sepenuhnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah masuk ranah hukum, lalu apa yang jadi target angket? Apa ingin gaduh saja?" ujar Hendrawan, melalui pesan singkat, Senin (13/3/2017).

Hendrawan berpendapat, yang dibutuhkan saat ini adalah mengawal agar KPK mengusut tuntas kasus tersebut.

(Baca: Ini Alasan Fahri Hamzah Usulkan Hak Angket Kasus E-KTP)

Ia mengibaratkan hak angket sebagai "senjata pamungkas" DPR dan belum perlu digunakan.

"Jangan sampai KPK tak bernyali mengusut atau menuntaskan kasus ini. Biar KPK menari dengan gendangnya sendiri," kata Anggota Komisi XI tersebut.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi.

Fahri menduga ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

Dia kemudian menganalogikan apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013 lalu.

(Baca: Hanura: Hak Angket Kasus E-KTP Berpotensi Timbulkan Kecurigaan Rakyat)

Saat itu, banyak politisi yang namanya disebut, tetapi hanya Lutfi yang divonis. 

"Sebab kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional," kata Fahri.