Kompas.com - 13/03/2017, 09:43 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto KOMPAS/WISNU WIDIANTOROKetua Umum Partai Golkar Setya Novanto
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Setya Novanto kembali ramai diperbincangkan publik. Setelah namanya melejit dalam kasus "Papa minta saham", kini nama Novanto kembali menjadi berita setelah disebut dalam dakwaan kasus korupsi E-KTP.

Dalam lima tahun terakhir, bukan kali ini saja Ketua Umum Partai Golkar itu terseret dalam pusaran kasus korupsi. Novanto beberapa kali disebut terkait kasus korupsi, bahkan hingga diperiksa sebagai saksi.

Pada Juni 2012, Novanto sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal dalam kasus korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana PON Riau 2012.

Ia diperiksa karena pernah ditemui oleh Rusli dan melakukan pembicaraan terkait proyek pembangunan sarana dan prasarana PON 2012.

Pada Agustus 2013, Novanto kembali diperiksa sebagai saksi atas tersangka Rusli Zainal. Namun ia mengaku tak tahu ihwal proyek tersebut.

Pada 2013, nama Novanto kembali mencuat dalam kasus korupsi. Ia disebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, terlibat dalam korupsi pengadaan E-KTP.

Nazarudin menyebut Novanto sebagai pengendali proyek E-KTP, bersama Ketua Umum Partai Demokrat saat proyek akan dilakukan, yaitu Anas Urbaningrum. Namun, saat itu Novanto membantah ocehan Nazaruddin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Diperiksa KPK dalam Kasus E-KTP, Setya Novanto Bantah Tudingan Nazaruddin)

Nama Novanto kembali mencuat saat ribut-ribut perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia di Papua.

Novanto disebut meminta saham PT Freeport Indonesia sebesar 20 persen dan meminta jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Papua pada Freeport dengan mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Dugaan ini diketahui publik pada 16 November 2015, saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Permintaan saham oleh Novanto disampaikan saat ia berbincang dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pada 8 Juni 2015.

Dalam laporannya, Sudirman menyertakan salinan percakapan sepanjang 11 menit 38 detik berikut transkrip percakapan sebanyak tiga lembar.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

UPDATE 1 Desember 2021: Bertambah 10, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.840

Nasional
UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

UPDATE: Bertambah 278, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.687

Nasional
Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

Kerap Timbulkan Korban Nyawa, Ketua Komisi X Minta Diksar Menwa Dievaluasi

Nasional
Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

Soal Reshuffle 8 Desember, Mensesneg: Setahu Saya Tak Ada Rencana Tersebut

Nasional
Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Nasional
Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Nasional
Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

Update WHO tentang Omicron, Penularan hingga Rekomendasi Tindakan untuk Negara

Nasional
KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

KPK Dalami Pengaturan Proyek dan Penentuan Fee oleh Dodi Alex Noerdin

Nasional
Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Klarifikasi Sri Mulyani Setelah Disebut Bamsoet Tak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

Nasional
Antisipasi Omicron, Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Internasional

Antisipasi Omicron, Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Nasional
KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Nasional
Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Nasional
Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.