Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Sebut Empat Hal Penting dari Kunjungan Raja Salman

Kompas.com - 27/02/2017, 09:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al saud bisa dijadikan momentum bagi Indonesia untuk mengembangkan potensi sebagai negara muslim terbesar di dunia. 

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap, penyambutan kedatangan Raja Salman tak hanya sekadar seremonial namun bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang.

"Saya yakin, Indonesia akan memperoleh manfaat besar dari kunjungan ini. Hal ini tentu saja ditujukan untuk kepentingan rakyat kita, agar Indonesia secara umum semakin memiliki posisi yang positif di mata global," kata Taufik melalui keterangan tertulis, Senin (27/2/2017).

(Baca: Warga Keturunan Arab Bersyukur Raja Salman Datang ke Bali)

Taufik mencatat sedikitnya ada empat poin penting dari kunjungan yang turut membawa serta 1.500 orang itu.

Pertama, terkait perjanjian kerja sama investasi. Menurut Taufik, Arab Saudi mewacanakan nilai kerja sama yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo juga sedang menggalakkan aspek tersebut demi menumbuhkan perekonomian dalam negeri.

"Kerja sama ini tentu sangat menguntungkan, karena potensi investasi di Indonesia begitu besar," ucap Taufik.

Kedua, adalah kerja sama tenaga kerja. Kedatangan rombongan Raja Salman diharapkan menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme bagi kedua negara di bidang tenaga kerja.

Beberapa persoalan TKI di Arab perlu mendapat sorotan. Khususnya pada aspek keamanan, peelindungan dan kesejahteraan.

(Baca: Raja Salman Kunjungi Indonesia, Ini Harapan Pimpinan Komisi I DPR)

Ketiga, membicarakan terkait penambahan kuota haji. Sebagai negara Muslim terbesar, animo masyarakat dalam menunaikan ibadah haji sangat tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.

"Apalagi setelah perluasan Masjid Haram di Mekkah dan beberapa destinasi ibadah lainnya di wilayah tersebut. Kuota haji yang sebelumnya mencapai 211.000 mulai tahun 2017. Pemerintah Arab Saudi menjanjikan kuota tambahan 10.000 menjadi 221.000. Bahkan bisa lebih dari itu," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Terakhir, kedatangan Raja Salman dapat dijadikan momentum untuk membicarakan peran Indonesia dan Arab Saudi dalam meredakan ketegangan konflik di negara-negara Muslim.

"Serta memberi kontribusi bagi solusi terhadap ancaman terorisme. Khususnya dalam menekan paham-paham radikal yang berkembang di negara-negara Islam," ujar Taufik.

Kompas TV Untuk kesekian kali nya Presiden Joko Widodo tampak membawa payung sendiri untuk memayungi dirinya dari rintikan air hujan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com