JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta.
Ia terbukti menerima suap sebesar Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa Irman terbukti menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua DPD RI, untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain.
Kasus ini bermula saat Memi meminta Irman membantu agar Perum Bulog mengalokasikan gula ke Sumatera Barat.
Irman kemudian bersedia membantu, namun meminta fee sebesar Rp 300 per kilogram gula yang nantinya dialokasikan dari Perum Bulog.
(Baca: Hakim Cabut Hak Politik Irman Gusman)
Untuk menindaklanjuti permintaan Memi, Irman kemudian menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, dan meminta agar Bulog mengalokasikan gula ke Sumbar.
Tak hanya itu, dalam pembicaraan melalui telepon, Irman juga meminta agar Djarot menunjuk perusahaan Memi untuk menjadi distributor gula dari Perum Bulog.
Atas permintaan itu, Djarot menyanggupinya dan meneruskan permintaan Irman kepada Kepala Bulog Divisi Regional Sumatera Barat.
Menurut majelis hakim, kesediaan Djarot untuk memenuhi permintaan Irman, karena jabatan Irman selaku Ketua DPD RI. Bahkan, Djarot sendiri meminta bawahannya untuk memastikan keinginan Irman dapat terlaksana tanpa ada halangan.
"Karena yang meminta adalah Ketua DPD, maka Djarot menyanggupinya," ujar Hakim Anshori Saifuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/2/2017).
(Baca: Irman Gusman Divonis 4,5 Tahun Penjara)
Hakim memilih menggunakan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut menjelaskan mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan.
Irman Gusman divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Selain itu, majelis hakim juga menjatuhi pidana tambahan kepada Irman Gusman.
Majelis hakim mencabut hak politik Irman selama 3 tahun setelah ia selesai menjalani pidana pokok.
Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat bahwa Irman telah menciderai amanat sebagai Ketua DPD RI.
(Baca: Divonis 4,5 Tahun Penjara, Irman Gusman Anggap sebagai Pembelajaran)
Irman dinilai tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Irman tidak berterus terang dalam persidangan.
Majelis hakim menilai, pencabutan seluruh atau sebagian hak terdakwa yang diberikan pemerintah, bertujuan untuk melindungi publik dari kemungkinan terpilihnya seseorang yang berperilaku koruptif dalam jabatan publik.
Terlebih lagi, menurut hakim, jabatan sebagai anggota DPR, MPR atau DPD adalah jabatan publik yang ditugaskan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Hakim berpendapat, jabatan-jabatan tersebut sudah selayaknya diisi oleh orang-orang yang bersih dari perilaku korupsi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
