Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepi Peminat, Pendaftaran Komisioner Komnas HAM Diminta Diperpanjang

Kompas.com - 21/02/2017, 09:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Nasional (Komnas) HAM Jimly Asshiddiqie, meminta kepada DPR agar masa pendaftaran yang sedianya berakhir Selasa (22/2/2017), diperpanjang hingga 22 Maret mendatang.

Permohonan itu disampaikan Jimly saat berkunjung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2017).

Jimly bersama pimpinan Komnas HAM diterima oleh Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

"Jadi tadi kami sudah mengatakan hingga saat ini jumlah pendaftar untuk komisioner di Komnas HAM baru 68 orang. Itu masih sangat sedikit dibanding pendaftaran komisioner lembaga lain yang bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang," kata Jimly.

Selain meminta perpanjangan masa pendaftaran komisioner Komnas HAM, Pansel juga meminta DPR selaku pembuat undang-undang meninjau kembali Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hal ini lantaran dalam undang-undang tersebut jumlah komisioner Komnas HAM disebutkan berjumlah 35 orang.

Padahal, hingga undang-undang itu disahkan, tak pernah sekalipun jumlah komisioner Komnas HAM berjumlah 35 orang.

"Makanya kedatangan kami ke DPR juga hendak menyampaikan soal jumlah itu. Tadi akhirnya dicapai kesepakatan dengan DPR agar jumlah komisioner Komnas HAM ke depan hanya 7 orang," papar Jimly.

Sementara itu, DPR pun mengamini permohonan dari Pansel komisioner Komnas HAM. Fadli Zon menyatakan usulan tersebut disepakati untuk memperkuat kinerja penegakan HAM yang juga menjadi agenda utama di era reformasi.

"Soal perpanjangan waktu tadi sudah disepakati dan juga soal jumlah menjadi 7," papar Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com