Hatta Ali Bisa Kembali Jabat Ketua MA

Kompas.com - 10/02/2017, 20:35 WIB
Gedung Mahkamah Agung. KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWANGedung Mahkamah Agung.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung tengah menyiapkan proses pergantian Ketua Mahkamah Agung (MA). Hal ini sehubungan dengan purna bakti ketua MA, Hatta Ali.

Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan, proses pemilihan ketua MA yang baru akan dilakukan pada Selasa (14/2/2017).

Sejauh ini, MA sudah membentuk Tim Panitia Pelaksana Kegiatan.

"Pansel sudah dibentuk beberapa waktu saya sebelum jadi sekretaris, kemudian kemarin dan tadi pagi kami rapat untuk menyiapkan kesiapan ke dalam (internal). Kegiatan dilaksanakan tanggal 14 Februari di lantai 14 gedung MA," ujar Pudjoharsoyo saat dihubungi, Jumat (10/2/2017).

Kristian Erdianto Ketua MA Hatta Ali saat ditemui di gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
Hatta Ali, pria kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada 7 April 1950 tersebut dilantik menjadi ketua MA pada 8 Februari 2012 oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden kala itu. Hatta saat ini berusia 67 tahun.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 6 UU No 5/2004 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa masa jabatan ketua MA adalah lima tahun.

 

Sementara pada Pasal 11 huruf b UU No 3/2009 disebutkan bahwa, "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: b. telah berusia 70 tahun".

Mengacu pada pasal itu, Pudjoharsoyo menuturkan, Hatta berpeluang kembali menjabat sebagai ketua MA, meskipun hanya untuk kurun waktu tiga tahun.

Setelah itu MA akan melakukan pemilihan lagi.

"Misal (Hatta) terpilih, masa bakti 3 tahun ya nanti ada pemilihan lagi," kata Pudjoharsoyo.

Adapun tata cara pemilihan ketua MA diatur dalam Surat Keputusan Ketua MA No 19/KMA/SK/II/2012 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua MA.

(Baca: Pudjoharsoyo Harus Pastikan MA Bersih dari Mafia Peradilan)

Dalam tata tertib disebutkan bahwa Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

Pemilihan Ketua MA dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah hakim Agung. Sementara Hakim Agung saat ini berjumlah 48.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

Nasional
Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Panja Jiwasraya Komisi VI akan Panggil Erick Thohir Pekan Depan

Panja Jiwasraya Komisi VI akan Panggil Erick Thohir Pekan Depan

Nasional
Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Nasional
Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Nasional
Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Nasional
Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Nasional
KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro

Nasional
Mau Maju Jadi Caketum PAN, Mulfachri Harahap Merasa Tak Perlu Deklarasi

Mau Maju Jadi Caketum PAN, Mulfachri Harahap Merasa Tak Perlu Deklarasi

Nasional
Siap Hadapi Gugatan MAKI, KPK Nyatakan Masih Kembangkan Kasus Wahyu Setiawan

Siap Hadapi Gugatan MAKI, KPK Nyatakan Masih Kembangkan Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Pertahankan Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, SOP Diperjelas

Pemerintah Pertahankan Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, SOP Diperjelas

Nasional
Jokowi Minta Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Segera Dibangun

Jokowi Minta Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Segera Dibangun

Nasional
Anggap Wawan Sosok Berpengaruh, Eks Kadinkes Pandeglang Minta Bantuan Pindah Jabatan

Anggap Wawan Sosok Berpengaruh, Eks Kadinkes Pandeglang Minta Bantuan Pindah Jabatan

Nasional
Komisioner KPU Evi Novida Dipanggil KPK dalam Kasus Wahyu Setiawan

Komisioner KPU Evi Novida Dipanggil KPK dalam Kasus Wahyu Setiawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X