Soal Polemik Pembelian AW101, Fadli Zon Minta Dibuka Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Pemerintah membuka secara transparan soal rencana pembelian helikopter AgustaWestland 101 yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Dalam hal ini, baik Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo maupun Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku sama-sama tidak mengetahui perihal pembelian helikopter tersebut.

"Saya kira ini harus dibuka secara transparan saja," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

(baca: Menhan dan Panglima TNI Sama-sama Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101)

Fadli melihat hal tersebut sebagai sebuah miskoordinasi yang kerap terjadi dalam satu pemerintahan.

Menurut dia, Pemerintah harus mengurutkan dari awal perencanaan pembelian helikopter tersebut, siapa yang memberikan rekomendasi pembelian, hingga pengambilan keputusan.

"Jadi dari situ saya kira tidak bisa dibantah lagi siapa sebetulnya yang punya otoritas untuk pengajuan dan pembelian helikopter, tersebut," tuturnya.

(baca: Kehebohan Helikopter AgustaWestland AW101)

Fadli enggan mencampuri lebih jauh urusan di internal Kementerian Pertahanan dan TNI. Namun, ia menduga ada kepentingan di balik pembelian helikopter tersebut.

Sebab, untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab terhadap pembelian AW101 sesungguhnya bukan hal yang rumit.

"Harusnya ada mekanisme yang sudah baku dan ini kan bukan pertama kali tentara, TNI membeli alat. Ikuti saja apa yang sudah jadi SOP sesuai aturan yang berlaku," ucap Politisi Partai Gerindra itu.

Menhan Ryamizard Ryacudu sebelumnya mengatakan, setelah pembelian helikopter AgustaWestland 101 dibatalkan, pihaknya menggantinya dengan produk dalam negeri jenis Puma.

Ryamizard menegaskan, rencana pengadaan heli Puma tersebut juga telah melewati perencanaan dan kajian yang matang dari TNI. Oleh sebab itu, pengadaan helikopter itu tetep dibutuhkan.

"Kemenhan dan TNI itu satu grup saat membahas. Jadi bukan TNI saja dan bukan Kememhan saja," ujar Ryamizard.