Kompas.com - 25/01/2017, 16:26 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima kunjungan Komisi Apararur Sipil Negara (KASN) di ruangannya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima kunjungan Komisi Apararur Sipil Negara (KASN) di ruangannya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diketok pada Sidang Paripurna DPR, Selasa (24/1/2017). Dengan demikian, UU itu resmi direvisi atas inisiatif DPR.

Satu hari setelah UU ASN diketok, Komisi ASN menyambangi DPR dan bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Adapun dalam revisi UU ASN, ada wacana berkembang mengenai pembubaran KASN.

"KASN, dipimpin Profesor Sofian Effendi dan komisioner lain, menyampaikan masukan tentang revisi yang kemarin telah kita sepakati dalam sidang paripurna. Masukan-masukan terkait dengan posisi KASN dan hal-hal terkait reformasi birokrasi," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

(Baca: Ketua KASN Khawatir Revisi UU ASN Bermotif Tidak Baik, Ini Alasannya)

Menurut dia, wacana pembubaran KASN turut dibahas pada kesempatan tersebut. Fadli dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa fokus utama revisi UU ASN adalah memprioritaskan penyaluran aspirasi tenaga honorer.

"Mereka (KASN) menyampaikan bagaimana supaya komisi ini tetap bisa berjalan. Saya kira itu menjadi bahan pembicaraan di Baleg dan juga bersama pemerintah," tutur politisi Partai Gerindra itu.

Kelanjutan mengenai wacana pembubaran KASN, kata Fadli, akan dikaji lebih dalam di tingkat pembahasan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Ketua KASN Khawatir Revisi UU ASN Bermotif Tidak Baik, Ini Alasannya)

Jika memang lembaga tersebut masih dibutuhkan, tentunya DPR dan pemerintah akan mempertahankannya.

"Namun, kalau ini redundant (berlebihan) atau bisa pakai institusi lain, tergantung pembicaraan. Nanti kita lihat," kata Fadli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X