Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Minta Pemerintah Klarifikasi soal Koper Isi Senjata di Sudan

Kompas.com - 24/01/2017, 17:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah menelusuri lebih jauh dugaan penyelundupan senjata oleh Polri yang dikirim ke Sudan saat mengemban misi perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Sebab, bila tidak ditindaklanjuti, dikhawatirkan kabar yang tidak jelas itu justru menyebar di dunia internasional dan akhirnya memperburuk citra Indonesia.

Padahal, kata Fadli, di mata dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang telah mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah banyak.

"Ini kan sudah jadi konsumsi publik beritanya. Apakah benar terjadi penyelundupan dalam jumlah besar. Kalau benar harus ada pengusutan. Kalau tidak benar harus ada klarifikasi yang solid, bukan sekadar menangkis," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Ia menambahkan, jika memang terbukti nantinya ada yang menyelundupkan, Polri harus dengan tegas menghukum oknum tersebut. Sebab, bisa saja penyelundupan dilakukan oleh oknum polisi.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, nantinya DPR melalui komisi terkait juga akan menanyakan hal tersebut kepada Polri. Sebab, jika terbukti benar, hal itu bisa mencoreng reputasi Indonesia di mata internasional.

"Kalau ini memang benar terjadi sangat memalukan dan sangat mencoreng kredibiltas kita di dunia internasional. Kita sudah mengirimkan pasukan perdamaian dengan kontingen yang sangat banyak, transparan saja. Siapa yang salah harus dihukum," kata Fadli.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengimbau agar semua pihak bersabar dalam menghadapi situasi ini.

Apalagi, koper berisikan senjata yang ditemukan di kontingen Indonesia, belum bisa dipastikan milik pasukan Polri.

Hasanuddin menambahkan, hingga saat ini tengah dilakukan proses investigasi terkait temuan tersebut.

"Yang saya dengar masih diselidiki oleh polisi militer pasukan perdamaian di sana. Kalau terbukti ada oknum Polri yang terlibat nanti ya dideportasi dan proses hukumnya dilanjutkan di Indonesia," ujar politisi PDI-P itu.

(Baca juga: Menhan Sebut Dugaan Penyelundupan Senjata di Sudan Masih Ditelusuri)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir sebelumnya mengungkapkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menyelidiki kasus penyelundupan senjata itu.

Pemerintah Darfur Utara, Sudan, menyebutkan pasukan polisi Indonesia yang tergabung dalam misi menjaga perdamaian di Darfur (UNAMID) ditangkap pada Jumat (20/1/2017) waktu setempat di bandara Al Fashir, Sudan.

Duta Besar RI di Khartoum sudah berada di lokasi untuk memberikan pendampingan kepada pasukan polisi Indonesia.

(Baca: Kemenlu: PBB Selidiki Dugaan Polisi RI Selundupkan Senjata di Sudan)

Halaman:



Terkini Lainnya

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com