Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Minta Pemerintah Klarifikasi soal Koper Isi Senjata di Sudan

Kompas.com - 24/01/2017, 17:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah menelusuri lebih jauh dugaan penyelundupan senjata oleh Polri yang dikirim ke Sudan saat mengemban misi perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Sebab, bila tidak ditindaklanjuti, dikhawatirkan kabar yang tidak jelas itu justru menyebar di dunia internasional dan akhirnya memperburuk citra Indonesia.

Padahal, kata Fadli, di mata dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang telah mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah banyak.

"Ini kan sudah jadi konsumsi publik beritanya. Apakah benar terjadi penyelundupan dalam jumlah besar. Kalau benar harus ada pengusutan. Kalau tidak benar harus ada klarifikasi yang solid, bukan sekadar menangkis," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Ia menambahkan, jika memang terbukti nantinya ada yang menyelundupkan, Polri harus dengan tegas menghukum oknum tersebut. Sebab, bisa saja penyelundupan dilakukan oleh oknum polisi.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, nantinya DPR melalui komisi terkait juga akan menanyakan hal tersebut kepada Polri. Sebab, jika terbukti benar, hal itu bisa mencoreng reputasi Indonesia di mata internasional.

"Kalau ini memang benar terjadi sangat memalukan dan sangat mencoreng kredibiltas kita di dunia internasional. Kita sudah mengirimkan pasukan perdamaian dengan kontingen yang sangat banyak, transparan saja. Siapa yang salah harus dihukum," kata Fadli.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengimbau agar semua pihak bersabar dalam menghadapi situasi ini.

Apalagi, koper berisikan senjata yang ditemukan di kontingen Indonesia, belum bisa dipastikan milik pasukan Polri.

Hasanuddin menambahkan, hingga saat ini tengah dilakukan proses investigasi terkait temuan tersebut.

"Yang saya dengar masih diselidiki oleh polisi militer pasukan perdamaian di sana. Kalau terbukti ada oknum Polri yang terlibat nanti ya dideportasi dan proses hukumnya dilanjutkan di Indonesia," ujar politisi PDI-P itu.

(Baca juga: Menhan Sebut Dugaan Penyelundupan Senjata di Sudan Masih Ditelusuri)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir sebelumnya mengungkapkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menyelidiki kasus penyelundupan senjata itu.

Pemerintah Darfur Utara, Sudan, menyebutkan pasukan polisi Indonesia yang tergabung dalam misi menjaga perdamaian di Darfur (UNAMID) ditangkap pada Jumat (20/1/2017) waktu setempat di bandara Al Fashir, Sudan.

Duta Besar RI di Khartoum sudah berada di lokasi untuk memberikan pendampingan kepada pasukan polisi Indonesia.

(Baca: Kemenlu: PBB Selidiki Dugaan Polisi RI Selundupkan Senjata di Sudan)

Halaman:



Terkini Lainnya

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com