Fadli Zon Minta Pemerintah Klarifikasi soal Koper Isi Senjata di Sudan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah menelusuri lebih jauh dugaan penyelundupan senjata oleh Polri yang dikirim ke Sudan saat mengemban misi perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Sebab, bila tidak ditindaklanjuti, dikhawatirkan kabar yang tidak jelas itu justru menyebar di dunia internasional dan akhirnya memperburuk citra Indonesia.

Padahal, kata Fadli, di mata dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang telah mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah banyak.

"Ini kan sudah jadi konsumsi publik beritanya. Apakah benar terjadi penyelundupan dalam jumlah besar. Kalau benar harus ada pengusutan. Kalau tidak benar harus ada klarifikasi yang solid, bukan sekadar menangkis," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Ia menambahkan, jika memang terbukti nantinya ada yang menyelundupkan, Polri harus dengan tegas menghukum oknum tersebut. Sebab, bisa saja penyelundupan dilakukan oleh oknum polisi.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, nantinya DPR melalui komisi terkait juga akan menanyakan hal tersebut kepada Polri. Sebab, jika terbukti benar, hal itu bisa mencoreng reputasi Indonesia di mata internasional.

"Kalau ini memang benar terjadi sangat memalukan dan sangat mencoreng kredibiltas kita di dunia internasional. Kita sudah mengirimkan pasukan perdamaian dengan kontingen yang sangat banyak, transparan saja. Siapa yang salah harus dihukum," kata Fadli.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengimbau agar semua pihak bersabar dalam menghadapi situasi ini.

Apalagi, koper berisikan senjata yang ditemukan di kontingen Indonesia, belum bisa dipastikan milik pasukan Polri.

Hasanuddin menambahkan, hingga saat ini tengah dilakukan proses investigasi terkait temuan tersebut.

"Yang saya dengar masih diselidiki oleh polisi militer pasukan perdamaian di sana. Kalau terbukti ada oknum Polri yang terlibat nanti ya dideportasi dan proses hukumnya dilanjutkan di Indonesia," ujar politisi PDI-P itu.

(Baca juga: Menhan Sebut Dugaan Penyelundupan Senjata di Sudan Masih Ditelusuri)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir sebelumnya mengungkapkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menyelidiki kasus penyelundupan senjata itu.

Pemerintah Darfur Utara, Sudan, menyebutkan pasukan polisi Indonesia yang tergabung dalam misi menjaga perdamaian di Darfur (UNAMID) ditangkap pada Jumat (20/1/2017) waktu setempat di bandara Al Fashir, Sudan.

Duta Besar RI di Khartoum sudah berada di lokasi untuk memberikan pendampingan kepada pasukan polisi Indonesia.

(Baca: Kemenlu: PBB Selidiki Dugaan Polisi RI Selundupkan Senjata di Sudan)

Namun, Polri membantah bahwa koper tersebut milik rombongan polisi Indonesia.

Adapun kronologi kejadian tersebut yakni pada 15 Januari 2016, rombongan sejumlah 139 orang bertolak ke bandara untuk kembali ke Indonesia.

Barang-barang mereka dimasukkan ke dalam dua kontainer dan dibawa ke bandara. Barang-barang itu dimasukkan ke mesin deteksi, namun tiba-tiba seorang petugas menunjuk sebuah koper, apakah milik rombongan Indonesia.

(Baca: Polri Tegaskan Koper Berisi Senjata Bukan Milik Rombongan Indonesia)

Karena warna kopernya berbeda dan tak ada label Indonesia, mereka membantah memiliki koper tersebut. Ternyata, setelah dideteksi, dalam koper itu berisi senjata.

Secara tegas, rombongan yang dipimpin oleh AKBP John Huntalhutajulu membantah koper tersebut milik mereka. John dan rombongan menduga koper tersebut tercampur dengan koper mereka.