PKS Tak Setuju jika Semua Partai Bisa Usung Capres

Kompas.com - 12/01/2017, 17:16 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman saat membuka Rapat Pleno PKS di Jakarta, Kamis (12/1/2017). Ambaranie Nadia K.MPresiden PKS Sohibul Iman saat membuka Rapat Pleno PKS di Jakarta, Kamis (12/1/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman mengaku tidak setuju jika ambang batas parlemen (presidential threshold) diberlakukan nol persen. PKS pun membandingkannya dengan pemilihan kepala daerah.

"Memang ada wacana seperti itu. Tetapi, kami, PKS, menghendaki adanya presidential threshold," ujar Sohibul di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Sohibul mengatakan, pemilihan kepala daerah saja sistem ambang batas diberlakukan. Ambang batas itu diberlakukan dengan tujuan menyaring kader yang layak maju menjadi pemimpin.

Dengan demikian, tak ada alasan untuk menghilangkan ambang batas untuk pengajuan calon presiden.

"Nanti berapa jadinya (ambang batas), itu merupakan hasil dari dinamika politik nanti," kata Sohibul.

(Baca: Polemik RUU Pemilu dan Pragmatisme Partai Politik)

Hingga saat ini, PKS mengaku belum membahas siapa calon presiden yang akan diusung. Menurut Sohibul, yang terpenting sekarang adalah membangun dulu konsolidasi yang kuat agar siap menghadapi pilkada 2017 serta pileg dan pilpres pada 2019.

"Itu harus rapat majelis syuro. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas dalam waktu dekat," kata dia.

Angka presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 0 persen diusulkan oleh Partai Gerindra dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).

(Baca: Ini Lima Opsi Ambang Batas Parlemen Pemilu 2019)

Dengan begitu, Gerindra menghendaki semua partai politik, termasuk partai politik baru, bisa ikut mengusung calon presiden. Alasannya ialah agar partai-partai baru punya kesempatan ikut konstelasi politik itu.

Presidential threshold menjadi salah satu poin yang akan dibahas oleh Pansus RUU Pemilu. Jika presidential threshold 0 persen, partai politik mana pun berhak mengajukan calon presiden.

Adapun dari draf RUU Pemilu yang disusun pemerintah, angka presidential threshold yang diajukan 20 hingga 25 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X