Kompas.com - 12/01/2017, 17:16 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman saat membuka Rapat Pleno PKS di Jakarta, Kamis (12/1/2017). Ambaranie Nadia K.MPresiden PKS Sohibul Iman saat membuka Rapat Pleno PKS di Jakarta, Kamis (12/1/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku tidak setuju jika ambang batas parlemen (presidential threshold) diberlakukan nol persen. PKS pun membandingkannya dengan pemilihan kepala daerah.

"Memang ada wacana seperti itu. Tetapi, kami, PKS, menghendaki adanya presidential threshold," ujar Sohibul di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Sohibul mengatakan, pemilihan kepala daerah saja sistem ambang batas diberlakukan. Ambang batas itu diberlakukan dengan tujuan menyaring kader yang layak maju menjadi pemimpin.

Dengan demikian, tak ada alasan untuk menghilangkan ambang batas untuk pengajuan calon presiden.

"Nanti berapa jadinya (ambang batas), itu merupakan hasil dari dinamika politik nanti," kata Sohibul.

(Baca: Polemik RUU Pemilu dan Pragmatisme Partai Politik)

Hingga saat ini, PKS mengaku belum membahas siapa calon presiden yang akan diusung. Menurut Sohibul, yang terpenting sekarang adalah membangun dulu konsolidasi yang kuat agar siap menghadapi pilkada 2017 serta pileg dan pilpres pada 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu harus rapat majelis syuro. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas dalam waktu dekat," kata dia.

Angka presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 0 persen diusulkan oleh Partai Gerindra dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).

(Baca: Ini Lima Opsi Ambang Batas Parlemen Pemilu 2019)

Dengan begitu, Gerindra menghendaki semua partai politik, termasuk partai politik baru, bisa ikut mengusung calon presiden. Alasannya ialah agar partai-partai baru punya kesempatan ikut konstelasi politik itu.

Presidential threshold menjadi salah satu poin yang akan dibahas oleh Pansus RUU Pemilu. Jika presidential threshold 0 persen, partai politik mana pun berhak mengajukan calon presiden.

Adapun dari draf RUU Pemilu yang disusun pemerintah, angka presidential threshold yang diajukan 20 hingga 25 persen.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.