Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantangan KPU Kian Berat, Komisioner Harus Sosok Kuat Hadapi Tekanan

Kompas.com - 26/12/2016, 19:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 36 nama calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 22 calon komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lolos hasil seleksi tahap II.

Datang dari bermacam unsur dan latar belakang, nama-nama tersebut dinilai cukup kompeten untuk menjabat Komisioner KPU-Bawaslu periode 2017-2022.

"Para petahana, baik pusat maupun daerah, para tenaga ahli, dosen, praktisi hukum, dan pemantau pemilu terlihat ada dalam komposisi yang lolos tahap kedua ini," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz saat dihubungi, Senin (26/12/2016).

Penyelenggara pemilu dihadapkan pada tantangan berat. Terlebih lagi, kata Masykurudin, skema dan mekanisme pemilu kali ini sama sekali baru. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak. 

(Baca: ICW Sebut Ada Nama Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Bermasalah)

Tantangan lain yang mesti dihadapi adalah kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku politik nasional yang cenderung menurun. 

Para komisioner dan jajarannya mesti bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu.

"Aspek integritas, soliditas, kuat dalam tekanan dan kemampuan berkomunikasi, perlu dicari dalam tahapan berikutnya," kata Masykurudin.

Tak ada ahli TI

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy juga menilai hasil seleksi Komisioner KPU-Bawaslu tahap II cukup menjanjikan.

Latar belakang calon komisioner yang beragam menjadi alasannya. Untuk Komisioner KPU, terdiri dari komisioner KPU dan Bawaslu yang kini menjabat, mantan pejabat pemerintahan, komisioner KPU daerah, hingga profesi lainnya.

Namun, Lukman menyayangkan, tidak ada calon komisioner yang belatar belakang teknologi informasi.

Padahal, KPU di masa depan dituntut untuk bekerja dengan basis teknologi informasi.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu, kata Lukman, dinilai baik karena banyak yang berlatar belakang hukum dan teknologi.

"Kebutuhan Bawaslu ke depan, yang kewenangannya bertambah luas sebagai lembaga, bukan saja bertugas mengawasi, melainkan juga menjalankan kewenangan peradilan pemilu," kata dia.

"Maka membutuhkan anggota Bawaslu yang paham acara persidangan, dan kuat di bidang pengawasan dan advokasi, serta juga mau memanfaatkan perangkat teknologi untuk memudahkan pengawasan secara luas."

(Baca: 36 Calon Komisioner KPU dan 22 Calon Anggota Bawaslu Lolos Seleksi)

Ia berharap, tim seleksi KPU-Bawaslu dapat mempertahankan obyektivitas demi terpilihnya komisioner-komisioner KPU-Bawaslu yang berkualitas.

"Bukan saja pendidikannya cukup, melainkan juga punya kemampuan teknis dan manajerial yang kuat," kata politisi PKB itu.

Kompas TV KPU Banten Sosialisasi Alat Peraga Kampanye
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com