Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Memperkenalkan Diri sebagai CEO...

Kompas.com - 29/11/2016, 21:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menjadi pembicara dalam acara 16th Annual Forbes Global CEO Conference 2016 di Shangrila Hotel, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Saat berkumpul bersama para chief executive officer (CEO), Jokowi tak mau kalah dan memperkenalkan diri sebagai CEO.

"Saya juga seorang CEO," ujar Jokowi.

Awalnya, seratusan tamu undangan yang terdiri dari CEO sejumlah perusahaan asing itu terdiam mendengar pernyataan Jokowi.

"Tidak hanya 'CEO' untuk Indonesia, tetapi untuk lebih dari 20 tahun saya juga CEO dari perusahaan mebel dan bisnis ekspor," kata dia.

Tamu undangan pun tertawa mendengar lanjutan kalimat Jokowi.

Jokowi bercerita, ketika terpilih menjadi "CEO" Indonesia melalui Pemilihan Presiden 2014, dia menyadari bahwa hal yang paling harus dibenahi adalah soal ekonomi dan reformasi birokrasi.

Oleh sebab itu, kalkulasinya mengharuskan pemerintah memotong subsidi bahan bakar minyak (BBM). Anggaran tersebut dialokasikan ke pembangunan infrastruktur.

"Saya mengurangi subsidi BBM 80 persen dan 15 juta dollar AS ruang fiskal terselamatkan dan dapat kami alokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata Jokowi.

"Dengan dana itu, infrastruktur yang terbangun sekarang adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia," ujarnya.

Tidak hanya itu, Jokowi dan jajaran Kabinet Kerja langsung mencanangkan 35.000 megawatt listrik, 1.000 kilometer jalan tol, 3.258 kilometer rel kereta api, dan lainnya.

Pemerintah juga telah meluncurkan 14 paket kebijakan ekonomi yang berorientasi pada mempermudah investasi.

Untuk meningkatkan ruang fiskal, pemerintah juga merilis kebijakan amnesti pajak. Program itu, diakui Jokowi, sebagai program yang ambisius. Namun, ia bersyukur lantaran program itu menuai kesuksesan.

"Hanya setelah lima bulan, hasil tax amnesty paling berhasil sepanjang sejarah dunia. Saat ini, kami sudah mengumpulkan lebih dari 10 miliar dollar AS atau 1 persen dari GDP, dari pembayaran deklarasi dan repatriasi," ujar Jokowi.

Jokowi berkomitmen untuk terus merangsang iklim investasi di Indonesia menjadi lebih mudah.

"Saya bertekad untuk menjadi peserta aktif dalam petualangan Anda," ujar Jokowi.

Kompas TV Jokowi: Trump "Jiplak" Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com