Hindari Penculikan, Menlu Minta Kapal Dipasangi Alat Deteksi

Kompas.com - 21/11/2016, 13:44 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam usai rapat koordinasi tingkat menteri, Jumat (11/11/2016). Kristian ErdiantoMenteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam usai rapat koordinasi tingkat menteri, Jumat (11/11/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku sudah bertemu dengan asosiasi perusahaan pemilik kapal di Sabah, Malaysia.

Menurut Retno, cukup banyak warga negara Indonesia yang bekerja di kapal-kapal perusahaan tersebut.

Retno meminta perusahaan untuk memasang alat sistem pendeteksi otomatis di setiap kapal yang mereka miliki.

Ia menilai langkah tersebut bisa meminimalisir potensi penculikan terhadap awak kapal oleh kelompok bersenjata.

"Jadi sekarang hal yang dapat meminimalisir dan secepatnya dapat dilakukan saat kapal dalam kondisi bahaya adalah pemasangan alat automatic identification system (AIS) di kapal itu," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Hal ini disampaikan Retno menanggapi kembali terjadinya penculikan terhadap dua WNI di perairan Sabah, Malaysia, Sabtu pekan lalu.

(Baca: Dua WNI Kembali Diculik, Menlu Langsung Hubungi Malaysia dan Filipina)

 

Dua WNI tersebut merupakan anak buah kapal bernomor VW 1738 milik sebuah perusahaan perikanan di Sabah.

"Tampaknya harus menjadi kewajiban, mandatory bagi setiap kapal nelayan untuk memasang alat ini," ujar Retno.

Dengan alat itu, lanjut Retno, maka setiap kapal bisa meminta bantuan kepada otoritas terkait apabila ada kapal kelompok bersenjata yang terdeteksi mendekat.

Retno mengaku asosiasi pemilik kapal di Sabah sudah menyetujui pemasangan alat deteksi ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X