JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, meski Indonesia sudah menjadi negara besar secara ekonomi, tapi indeks keuangan inklusif masih di tingkat 36 persen berdasarkan data 2014.
Data itu menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum menikmati layanan perbankan.
"Masih banyak yang belum punya tabungan, masih banyak yang belum dapat akses pinjaman bank," kata Jokowi saat membuka Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016).
Jokowi mengatakan, pemerintah memiliki target yang cukup ambisius pada 2019, yakni menaikkan indeks keuangan inklusif hingga mencapai 75 persen.
Untuk itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk melakukan sejumlah hal demi meningkatkan kepemilikan tabungan di masyarakat.
Pertama, Jokowi meminta agar bantuan sosial di setiap daerah kini disalurkan melalui perbankan.
"Karena ini jumlah yang besar. Kalau semua gubernur, bupati, wali kota melalukan ini, akan melonjakkan jumlah yang ditentukan," kata Jokowi.
Kedua, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk menarik minat petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha mikro untuk memiliki produk perbankan.
Jokowi mengatakan, dari program pengampunan pajak atau tax amnesty diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di bawah kasur.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti hal yang berkaitan dengan agunan. Ia mengaku sudah memerintah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil agar sertifikasi lahan ditingkatkan.
Dengan begitu, masyarakat yang memiliki sertifikat bisa menggunakannya untuk meminjam uang di bank sebagai modal usaha.
"Tanpa agunan jangan harap akan ada lonjakan ke 75 persen tercapai," kata dia.
Menurut Jokowi, meninkatkan keuangan inklusi penting untuk perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Semakin banyak rakyat yang mendapat akses perbankan, akan makin banyak pula masyarakat yang hidupnya lebih teratur karena pengaturan keuangan mereka yang lebih baik.
"Mereka bisa berhemat, siap menghadapi kebutuhan masa depan, dan lebih cepat dapat pinjaman modal usaha tanpa harus ke rentenir," ucap Jokowi.