Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Instruksi Jokowi untuk Tingkatkan Akses Perbankan di Masyarakat

Kompas.com - 18/11/2016, 12:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, meski Indonesia sudah menjadi negara besar secara ekonomi, tapi indeks keuangan inklusif masih di tingkat 36 persen berdasarkan data 2014.

Data itu menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum menikmati layanan perbankan.

"Masih banyak yang belum punya tabungan, masih banyak yang belum dapat akses pinjaman bank," kata Jokowi saat membuka Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Jokowi mengatakan, pemerintah memiliki target yang cukup ambisius pada 2019, yakni menaikkan indeks keuangan inklusif hingga mencapai 75 persen.

Untuk itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk melakukan sejumlah hal demi meningkatkan kepemilikan tabungan di masyarakat.

Pertama, Jokowi meminta agar bantuan sosial di setiap daerah kini disalurkan melalui perbankan.

"Karena ini jumlah yang besar. Kalau semua gubernur, bupati, wali kota melalukan ini, akan melonjakkan jumlah yang ditentukan," kata Jokowi.

Kedua, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk menarik minat petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha mikro untuk memiliki produk perbankan.

Jokowi mengatakan, dari program pengampunan pajak atau tax amnesty diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di bawah kasur.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti hal yang berkaitan dengan agunan. Ia mengaku sudah memerintah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil agar sertifikasi lahan ditingkatkan.

Dengan begitu, masyarakat yang memiliki sertifikat bisa menggunakannya untuk meminjam uang di bank sebagai modal usaha.

"Tanpa agunan jangan harap akan ada lonjakan ke 75 persen tercapai," kata dia.

Menurut Jokowi, meninkatkan keuangan inklusi penting untuk perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Semakin banyak rakyat yang mendapat akses perbankan, akan makin banyak pula masyarakat yang hidupnya lebih teratur karena pengaturan keuangan mereka yang lebih baik.

"Mereka bisa berhemat, siap menghadapi kebutuhan masa depan, dan lebih cepat dapat pinjaman modal usaha tanpa harus ke rentenir," ucap Jokowi.

Kompas TV Dirjen Pajak Terus "Blusukan" Ajak Ikut Amnesti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com