Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ada Kelompok yang Terganggu dengan Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK"

Kompas.com - 16/11/2016, 06:53 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menilai, saat ini jelas terlihat ada blok elite politik tertentu yang berusaha untuk memanfaatkan kasus dugaan penistaan agama untuk kepentingan kelompoknya.

Menurut Arie, blok elite politik tersebut berusaha untuk melemahkan kekuasaan Pemerintahan Jokowi-JK karena merasa terganggu dengan berbagai kebijakan, seperti pemberantasan korupsi dan pungutan liar.

"Ada ancaman sistematis dari kelompok yang sebelumnya diuntungkan saat pemerintahan otoriter. Mereka terganggu dengan upaya pemerintah saat ini dalam pemberantasan korupsi dan pungutan liar," ujar Arie dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Arie menjelaskan, pasca-reformasi 1998, banyak kelompok yang memanfaatkan isu-isu sensitif di masyarakat untuk kepentingan politiknya.

Kelompok tersebut, kata Arie, berupaya menyulut konflik melalui politik identitas dan tidak segan untuk menjadikan agama sebagai komoditas politik.

Kelompok ini awalnya merasa nyaman pada masa Orde Baru, kemudian merasa terganggu dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan pasca-reformasi.

"Tentunya kelompok itu tidak ingin terganggu dengan kebijakan pemerintah saat ini," tutur Arie.

"Mereka kelompok yang anti-demokrasi, merasa nyaman, kemudian terganggu dengan langkah Jokowi dengan memanfaatkan kerentanan di masyarakat. Isu-isu identitas digunakan di level elite, imbasnya juga akan ke masyarakat," ucapnya.

Namun, Arie tidak menjelaskan lebih detail mengenai siapa atau kelompok apa yang dimaksud.

Kompas TV Jokowi Safari ke Pasukan Elite TNI dan Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com