JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak agar Presiden Joko Widodo mengungkapkan nama atau pihak yang disebut sebagai aktor politik di balik kericuhan setelah demonstrasi 4 November 2016 berakhir.
Fahri menilai, aksi demonstrasi tersebut murni gerakan masyarakat yang menyatakan ketidakpuasan terhadap proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Jika Presiden menganggap ada bagian dari aksi tersebut yang ditunggangi aktor politik, Fahri meminta Presiden segera memperjelas informasi tersebut.
"Saya minta Presiden beri keterangan lebih lengkap tentang laporan yang masuk kepada Presiden tentang siapa yang disebut aktor," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2016).
Menurut Fahri, Presiden Jokowi perlu memberikan informasi detail mengenai tudingan aktor politik tersebut.
"Penting kita tahu sejauh apa Presiden anggap ini memang satu kegiatan politik yang dikelola politisi, siapa dia, di mana rapatnya, siapa koordinatornya, beri uang ke mana, dapat uang dari mana. Mohon ditampilkan semua. Presiden harus sebut nama," ujarnya.
Fahri menambahkan, kalimat Presiden sangat mungkin mengganggu stabilitas politik. Sebab, kalimat tersebut mengandung arti bahwa Presiden menganggap ada rivalitas atau kelompok yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka.
"Siapa dia, harus disebut. Enggak boleh Presiden menuduh, menciptakan isu yang menggelinding di tengah masyarakat dan jadi sumber kecurigaan," tuturnya.