Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Jangan Desak Presiden Ungkap Aktor Politik di Balik Unjuk Rasa 4 November

Kompas.com - 09/11/2016, 13:12 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta kepada seluruh pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengungkap aktor politik dibalik kerusuhan pada unjuk rasa 4 November.

Menurut Wiranto, Presiden Jokowi sudah memiliki pertimbangan matang saat menyampaikan satu hal kepada masyarakat.

"Presiden itu sudah memiliki pertimbangan tertentu untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, tapi tidak usah dipaksa. Presiden itu jangan didesak. Presiden kan tugasnya juga banyak dan tanggung jawabnya besar," ujar Wiranto saat ditemui di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

Wiranto memastikan kepolisian akan memproses hukum siapapun yang terbukti menjadi aktor politik dan menyebabkan kerusuhan.

"Oleh karena itu pada saatnya ada proses hukum bagi siapapun yang melanggar hukum," ungkapnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut ada aktor politik yang menyebabkan kerusuhan saat unjuk rasa pada 4 November 2016 lalu.

Aksi unjuk rasa yang menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena dianggap menista agama ini berjalan tertib hingga pukul 18.00.

Namun satu jam kemudian, kericuhan pecah. Sekelompok orang yang diduga pedemo bentrok dengan aparat.  

Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri atau umum dirusak. Tiga kendaraan di antaranya dibakar.

Sejumlah pihak kemudian mendesak Jokowi mengungkap aktor politik yang disebut menunggangi kerusuhan. 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden menyebutkan nama atau pihak yang menjadi aktor politik kericuhan. 

(Baca: Fahri Hamzah Desak Presiden Sebut Aktor Politik Penyebab Kerusuhan)

Menurut Fahri, demonstrasi tersebut murni gerakan masyarakat yang menyatakan ketidakpuasan terhadap proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Desakan yang sama juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Menurutnya Informasi setengah-setengah yang diberikan Presiden, malah membuat banyak masyarakat dan tokoh politik bertanya-tanya.

(Baca: Demokrat: Berbahaya jika Jokowi Tak Klarifikasi Siapa Aktor Politik yang Dimaksud)

Syarief mengatakan hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan di antara tokoh politik partai dan berpotensi merusak persatuan.

Sementara Presiden Jokowi memastikan sosok aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) malam, akan diungkap. Aktor tersebut juga akan diusut melalui mekanisme hukum. (Baca: Jokowi Sebut Aktor Politik 4 November Akan Diungkap dan Diproses Hukum)

Kompas TV 5 Kader HMI Tersangka Insiden Aksi 4 November

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com