Gerakan Anti-Pancasila Berkembang, PPP Minta Presiden Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PPP M. Romahurmuziy berpendapat bahwa negara membiarkan berkembangnya gerakan-gerakan anti-Pancasila.

"Bila hari ini ada yang mengatakan 'tegakkan khilafah', secara tidak langsung dia sedang mengatakan 'bubarkan NKRI' atau 'ganti Pancasila'," ujar dia saat membuka Munas Alim Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Minggu (13/11/2016).

"Lebih mengherankan lagi karena gerakan ini selama reformasi dibiarkan berkembang dan melakukan sosialisasi ke berbagai kampus utama di Indonesia," lanjut dia.

Padahal, Romi, sapaan akrab Romahurmuziy, menganggap bahwa gerakan tersebut adalah bentuk subversif, anti-Pancasila dan jelas-jelas merongrong NKRI dan seharusnya dibubarkan oleh negara.

Oleh sebab itu, Romi meminta Presiden Joko Widodo mengatasi hal itu. Romi ingin negara berperan aktif agar gerakan itu tidak dibiarkan berkembang.

Ia khawatir gerakan itu suatu saat akan menimbulkan kekacauan.

"Karena pada jangka panjang, keberadaannya dapat menimbulkan ketegangan di antara umat Islam di Indonesia dan pasti akan mengganggu keberadaan NKRI," ujar Romi.