Jokowi: Saya Heran, Ini Urusan DKI Kok Digeser ke Presiden

Kompas.com - 13/11/2016, 18:52 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara Rapimnas Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, MInggu (13/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku heran dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan ke Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut Jokowi, kasus tersebut melebar dan malah menyeret namanya sebagai Kepala Negara

Dalam aksi unjuk rasa 4 November, tuntutan pendemo adalah Ahok segera diproses hukum. Namun, setelah aksi tersebut tuntutan melebar hingga ada yang menyuarakan pelengseran Presiden.

(Baca: Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi Basuki Tjahaja Purnama)

"Saya heran, ini kan urusan DKI. Lha kok digesernya ke presiden, ke saya? Coba kita logika dan kalkulasi nalar saja. Kalau saya sih senyam senyum saja," tutur Jokowi dalam sambutannya pada acara Rapimnas PAN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016).

Jokowi kembali mengingatkan, ada 101 daerah yang melangsungkan Pilkada Serentak pada 2017. Namun mengapa konsentrasi masyarakat hanya bertumpu pada Pilkada DKI.

"Kenapa energi dan konsentrasi kita habis hanya di Jakarta? Apa hitung-hitungannya? Apa kalkulasinya? Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum ya sudah serahkan pada proses hukum," tuturnya.

Ia menegaskan, sejak awal dirinya sudah menyampaikan bahwa kasus tersebut akan diproses di wilayah hukum secara cepat, tepat dan transparan.

Bahkan, sebelum tanggal 4 November sebenarnya proses hukum di kepolisian telah berjalan. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan meminta pendapat beberapa ahli.

"Mau ditambah apa lagi kalau sudah seperti itu?" tanya Jokowi.

(Baca: Jokowi: Saya Manusia Biasa yang Penuh dengan Kesalahan dan Kekurangan)

Jokowi mengingatkan, Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dan secara tegas disampaikan bahwa sistem ketatanegaraan sangat menghargai kebhinekaan dan kemajemukan.

Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku dan bahasa.

"Ini kekuatan kita kalau kita bisa merawat dan menjaganya. Jangan sampai terpecah-belah kebersamaan kita sebagai bangsa jadi rusak, tidak utuh, gara-gara persoalan yang sebetulnya sudah diproses di wilayah hukum," tutup Jokowi.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X