Kompas.com - 09/11/2016, 12:12 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (21/10/2016). Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (21/10/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta agar sejumlah aktor politik tidak memanfaatkan unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada 25 November 2016, untuk kepentingan politik.

Menurut Wiranto, saat demonstrasi ditunggangi oleh kepentingan politik, justru akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan rentan menyulut kericuhan.

"Aktor politik jangan memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan politik. Kalau menunggangi kan akan muncul kekhawatiran di masyarakat. Ya, aktor politik jangan menunggangi dong," ujar Wiranto saat ditemui di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

(baca: Selidiki Aktor Politik, Polisi Gali Keterangan dari Perusuh yang Ditangkap)

Rencana aksi unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan dari aksi yang digelar pada Jumat (4/11/2016).

Saat itu, massa berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap melakukan penistaan agama.

Wiranto menegaskan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman selama unjuk rasa berlangsung.

(baca: Ibas Bantah SBY Jadi Dalang Demo 4 November, Ini Tanggapan Wiranto)

Dia juga meminta agar unjuk rasa susulan tersebut tetap dilakukan dengan tertib dan bermartabat agar tidak menjadi ancaman.

"Semua mempunyai kewajiban yang sama untuk membuat negeri ini aman," kata Wiranto.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

Nasional
UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

Nasional
Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Nasional
Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Nasional
Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Nasional
Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Nasional
Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Tersangka Kasus Indosurya

Polisi Lengkapi Berkas Tersangka Kasus Indosurya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.