Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Aktor Politik Jangan Menunggangi Demonstrasi 25 November

Kompas.com - 09/11/2016, 12:12 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta agar sejumlah aktor politik tidak memanfaatkan unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada 25 November 2016, untuk kepentingan politik.

Menurut Wiranto, saat demonstrasi ditunggangi oleh kepentingan politik, justru akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan rentan menyulut kericuhan.

"Aktor politik jangan memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan politik. Kalau menunggangi kan akan muncul kekhawatiran di masyarakat. Ya, aktor politik jangan menunggangi dong," ujar Wiranto saat ditemui di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

(baca: Selidiki Aktor Politik, Polisi Gali Keterangan dari Perusuh yang Ditangkap)

Rencana aksi unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan dari aksi yang digelar pada Jumat (4/11/2016).

Saat itu, massa berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap melakukan penistaan agama.

Wiranto menegaskan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman selama unjuk rasa berlangsung.

(baca: Ibas Bantah SBY Jadi Dalang Demo 4 November, Ini Tanggapan Wiranto)

Dia juga meminta agar unjuk rasa susulan tersebut tetap dilakukan dengan tertib dan bermartabat agar tidak menjadi ancaman.

"Semua mempunyai kewajiban yang sama untuk membuat negeri ini aman," kata Wiranto.

"Tapi jangan sampai ancaman itu muncul dari bangsa sendiri. Kan aneh. Tatkala demonstrasi itu menjadi demo yang tertib dan bermartabat, ikut aturan, tidak perlu ditakuti," tambah mantan Panglima ABRI itu.

Adanya keterlibatan aktor politik yang menunggangi kerusuhan pada 4 November malam pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sabtu (5/11/2016) dini hari.

(Baca: Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik)

Presiden memastikan aktor politik tersebut akan diungkap dan diproses hukum apabila kepolisian sudah mengantongi bukti yang cukup.

Kompas TV Presiden Jokowi Tak Akan Intervensi Kasus Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com