Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Aktor Politik 4 November Akan Diungkap dan Diproses Hukum

Kompas.com - 08/11/2016, 10:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) malam, akan diungkap. Aktor tersebut juga akan diusut melalui mekanisme hukum.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai memberikan pengarahan kepada bintara dan perwira Polri di Aula PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016) pagi.

Awalnya, wartawan bertanya apakah Presiden akan mengungkap siapa aktor politik yang mendalangi aksi rusuh pada Jumat malam.

(baca: Lanjutkan Konsolidasi, Jokowi Kunjungi Kantor PP Muhammadiyah)

Selain itu, wartawan juga bertanya apakah aktor politik itu akan diusut melalui mekanisme hukum.

Jokowi lalu menjawab, "Dua-duanya. Kalau nanti Polri sudah menemukan bukti-buktinya".

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama mengatakan, informasi soal adanya aktor politik yang menunggangi aksi 4 November cukup kuat. Pihaknya akan berhati-hati dalam mengusutnya.

"Sebab itu memerlukan pembuktian. Kalau nanti ada bukti dan ada pelanggaran hukum, akan kami tegakkan. Prinsipnya itu," ujar Tito.

(baca: Siapa Aktor Politik di Balik Ricuh Unjuk Rasa 4 November? Ini Jawaban Jokowi)

Saat ini, penyidik masih menyelidiki dan mendalami informasi tersebut.

Jokowi sebelumnya mengapresiasi unjuk rasa yang berlangsung damai hingga batas akhir penyelenggaraan aksi, Jumat petang.

"Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, kiai, habib, ustad, ang telah memimpun umatnya yang menyejukkan sehingga sampai Maghrib berjalan dengan merdeka, damai," lanjut dia.

Akan tetapi, Jokowi menyesalkan kejadian yang terjadi setelah itu.

"Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

(baca: Demokrat: Berbahaya jika Jokowi Tak Klarifikasi Siapa Aktor Politik yang Dimaksud)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com