Demokrat: Berbahaya jika Jokowi Tak Klarifikasi Siapa Aktor Politik yang Dimaksud

Kompas.com - 07/11/2016, 13:42 WIB
BIRO PERS SETPRES/KRIS Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan terkait demo 4 November 2016 di Istana Merdeka, Sabtu (5/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta Presiden Joko Widodo mengungkapkan siapa aktor politik yang dimaksudkannya berada di balik kericuhan aksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Informasi setengah-setengah yang diberikan Presiden, menurut dia, malah membuat banyak masyarakat dan tokoh politik bertanya-tanya.

"Sebaiknya disebutkan saja, siapa tokohnya yang dimaksud, lalu diproses hukum. karena ini berbahaya kalau tidak diklarifikasi," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2016).

(baca: Ani Yudhoyono: Tuduhan SBY Danai Demo 4 November Fitnah yang Keji)


KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2016)
Pertama, kata dia, hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan di antara tokoh politik partai dan berpotensi merusak persatuan.

Jika aktor politik yang nantinya diungkapkan tersebut ternyata tak menerima, maka ia bisa mengajukan ke pengadilan.

Kedua, lanjut Syarief, jika di pengadilan tokoh yang dimaksud tak terbukti menggerakan kerusuhan 4 November, maka Presiden bisa dikatakan melakukan pencemaran nama baik dan harus menerima konsekuensi.

"Dan kalau itu terjadi bisa masuk di pasal impeachment," sambungnya.

 

(Baca: Fadli Zon: Tudingan Jokowi soal Aktor Politik Mirip Gaya Orba)

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil juga mendorong Presiden mengungkap aktor politik yang dimaksud.

Ia meyakini, informasi yang didapatkan Jokowi valid karena dipasok informasi dari intelijen atau unit-unit kerja lainnya yang terpercaya.

"Kalau beliau gentleman, sampaikanlah siapa aktor politik di belakang itu. Dikhawatirkan (kalau tidak), menimbulkan kegaduhan baru," tutur Nasir.

Jika ternyata yang disampaikan Presiden tidak valid, maka bawahan-bawahannya lah yang menjerumuskan Presiden.

"Sampaikan saja kalau memang keterlibatan itu benar. Kalau menyampaikan (hanya) aktor politik berarti kan ragu," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X