Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta TNI Jadi Perekat Kemajemukan

Kompas.com - 07/11/2016, 14:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memuji kekompakkan TNI-Polri ketika mengawal unjuk rasa di kawasan Istana, 4 November 2016 lalu.

"Saya yakin bukan hanya saya, tapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengapresiasi soliditas, kekompakan dan pendekatan persuasif TNI dalam menjaga Jakarta, menjaga tanah air sehingga unjuk rasa tertib dan damai," ujar Jokowi di hadapan personel TNI saat apel militer di lapangan Mabes TNI AD, Jakarta pada Senin (7/11/2016).

Presiden meminta TNI-Polri menjaga kekompakkan di lapangan. Bahkan, kekompakkan tersebut juga harus diimplementasikan dalam setiap tingkatan, mulai dari level prajurit hingga perwira tinggi.

(Baca: Jokowi Minta TNI Jangan Ragu Tindak Pemecah Belah dan Pengadu Domba Bangsa)

"Ini penting sekali. Lakukan koordinasi dan sinergi di dalam menjalankan tugas negara," ujar Jokowi.

Jokowi yakin jika TNI-Polri solid dan kompak, maka hal itu akan menular ke seluruh aspek bangsa.

"Saya yakin ketika TNI-Polri solid, kompak, bersatu, maka kita akan bisa mempersatukan Indonesia, mempersatukan ras yang berbeda-beda, mempersatukan suku yang berbeda-beda, mempersatukan agama yang berbeda di negara kita dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita," ujar dia.

"Jadilah perekat kemajemukan," lanjut Jokowi.

Hadir sebagai peserta apel, 2.185 personel TNI dari tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.

(Baca: Massa Bubar, Polisi dan TNI Bersihkan Sisa Unjuk Rasa di Depan Istana Negara)

Mereka adalah personel yang mengamankan aksi unjuk rasa Jumat, 4 November 2016 lalu di kawasan Istana. Uniknya, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bertindak selaku pemimpin apel tersebut.

Cuaca saat apel sangat terik. Presiden yang mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang tampak bercucuran keringat. Meski demikian, Jokowi tampak tidak mengelapnya dan membiarkannya membasahi wajah.

Kompas TV Panglima TNI: Tak Ada Toleransi Bagi Gerakan Pemecah Bangsa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com