Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Kerusuhan Ditunggangi Aktor Politik, Ini Komentar Sekjen Demokrat

Kompas.com - 06/11/2016, 11:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mendorong aparat penegak hukum mengusut secara tuntas aktor politik yang menunggangi kerusuhan pada aksi unjuk rasa, Jumat (4/11/2016) lalu.

Aparat harus mengungkap pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa ada aktor politik yang menunggangi ricuhnya demonstrasi. 

"Pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa ada aktor politik dibalik demo 4/11 sebaiknya mendorong pemerintah untuk mengusutnya dengan baik, supaya tidak ada yang mengambang, tetapi menjadi terang dan jelas," kata Hinca saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/11/2016).

Terlepas dari ada atau tidaknya aktor yang menunggangi, Hinca menekankan bahwa ada banyak sekali pengunjuk rasa yang turun menyampaikan aspirasinya.

(Baca: Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik)

Mereka berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menistakan agama.

"Tuntutan para pengunjukrasa terang dan jelas dan sudah pula direspons pemerintah yang memerintahkan Polri melakukan tugasnya secara cepat tegas dan terbuka paling lambat dua pekan. Masyarakat tentu menunggu proses hukum yang sedang ditangani penyidik dan karenanya harus dihormati," ucap Hinca.

Saat disinggung mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang jauh hari sudah mendapatkan informasi intelijen mengenai keterlibatan parpol dalam aksi unjuk rasa ini, Hinca enggan berkomentar banyak.

"Agar semua terang kita tunggu pemerintah membuktikan tudingan itu," ucap Hinca.

Aksi unjuk rasa pada Jumat awalnya berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun pada malam harinya, bentrok terjadi antara kepolisian dan sebagian pendemo yang belum membubarkan diri.

(Baca: Polri Selidiki Aktor Politik Pemicu Rusuh dalam Demonstrasi 4 November)

Presiden Jokowi yang siang harinya meninjau proyek Infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta, baru kembali ke Istana setelah kerusuhan mampu diredam.

Setelah memimpin rapat terbatas, Presiden menyatakan apresiasi terhadap unjuk rasa yang tertib pada pagi hingga sore hari, namun menyesalkan kejadian di malam hari.

"Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

Sementara pada Rabu (2/11/2016) atau dua hari sebelum demonstrasi berlangsung, SBY mengaku sudah mendapatkan info intelijen yang menyebut ada keterlibatan parpol dibalik aksi unjuk rasa.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com