Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salinan Dokumen TPF yang Akan Diserahkan SBY ke Jokowi Dinilai Perlu Dicek Ulang

Kompas.com - 26/10/2016, 14:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menilai perlu ada cek silang atau pemeriksaan kembali terkait dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib yang akan diserahkan oleh pihak presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, dokumen yang akan diserahkan bukan merupakan dokumen asli melainkan berupa salinan.

"Perlu di-crosscheck. Saya kira orang-orang yang terlibat dalam tim itu masih ada. Paling tidak apakah memang salinan ini sesuai dengan TPF atau tidak," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Sepanjang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan, maka menurut dia, dokumen tersebut dapat dijadikan dasar atau pintu masuk untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab di balik kematian Munir.

Ia menambahkan, saat ini pekerjaan pemerintah adalah menemukan dalang atau aktor intelektual kasus Munir.

Sudding menulai hal tersebut sesungguhnya tak sulit. Terlebih, beberapa pihak-pihak yang dianggap bersalah telah dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, ia menduga masih ada aktor intelektual yang perlu dicari.

"Karena kalau hanya sebatas keinginan Pollycarpus (Pollycarpus Budihari Priyanto) sendiri, kepentingan apa yang bersangkutan membunuh Munir? Paling tidak ada suatu grand design di balik kasus ini dan siapa otak, intellectual auctor," ujarnya.

"Saya kira tidak gerlalu sulit ketika ada political will, atau kemauan kuat dari pemerintah untuk mengungkap," ucap politisi Partai Hanura itu.

SBY sebelumnya menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyelesaikan perkara pembunuhan aktivis HAM, Munir.

(Baca: Cerita SBY Telusuri Dokumen TPF Pembunuhan Munir...)

Sudi Silalahi menyatakan akan mengirim salinan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, kepada Presiden Joko Widodo.

Sudi merupakan mantan Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara pada era SBY.

(Baca: Pihak SBY Akan Kirim Salinan Dokumen TPF Munir untuk Ditindaklanjuti Jokowi)

Kompas TV SBY Tanggapi Dokumen Hasil Penyelidikan TPF Munir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com