Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Nilai Pemerintah Jalankan Nawacita dengan Konsisten dan Serius

Kompas.com - 19/10/2016, 12:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menilai, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah konsisten untuk mewujudkan janji Nawacita.

"Saya melihat, apa yang dulu dijanjikan atau disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Wapres JK mengenai Nawacita itu dilaksanakan dengan sangat konsisten dan serius," ujar Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Nawacita yang mengarah pada memberikan keadilan, kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat Indonesia, menurut dia, sudah dijabarkan pada kabinet kerja.

Sebelum bersama Jokowi, Wiranto sempat membantu tiga presiden RI, yaitu Soeharto, BJ Habibie dan Abdurachman Wahid.

(baca: Dua Tahun Jokowi-JK, Masih Ada "Utang Kasus" hingga Realisasi Nawacita)

Menurut Wiranto, pemerintah saat ini sangat bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang sangat cepat.

"17 tahun lalu saat saya juga menjabat Menko Polhukam, kondisi lingkungan belum secepat dan sedinamis ini. Belum sekompleks ini," kata Ketua Umum non-aktif Partai Hanura itu.

Pemerintah saat ini, lanjut dia, terus mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengambil inisiatif agar bisa melakukan sejumlah terobosan untuk menciptakan stabilitas kesejahteraan, keadilan dan keamanan.

Namun, ia menilai, masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu. Misalnya, di bidang hukum, pemerintah saat ini baru memulai reformasi hukum secara intens melalui paket reformasi hukum.

(baca: Kata "Nawacita" Hilang dari RAPBN, Misbakhun Protes Sri Mulyani)

Jika hukum tak ditegakkan, kata dia, maka akan terjadi ketidakteraturan dan kesemerawutan yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum dan pemerintah.

Namun, banyak hal yang perlu diselesaikan sehingga tidak bisa dilakukan serentak melainkan secara bertahap.

"Intinya, pemerintah saat ini sungguh sangat serius menangani berbagai hal yang menyentuh kepentingan masyarakat. Saya melihat kesungguhan Presiden dengan kebijakan-kebijakan yang praktis tapi langsung dapat diaplikasikan. Bukan yang penuh dengan pencitraan," tutup dia.

Kompas TV Masih Eksiskah Nawacita? - Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com