Djan Faridz Tak Permasalahkan soal Legalitas Dukungannya ke Ahok-Djarot

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Djan Faridz, tak mempermasalahkan jika dukungan partainya terhadap pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat tak dilegalkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

Menurut Djan, saat ini lebih penting jika kader partainya berada di belakang Ahok-Djarot sebagai tim sukses daripada harus menunggu legalitas dukungan.

"Yang perlu pasukan, kami berdiri di belakang untuk menjadi timses Beliau. Yang penting bagaimana caranya kita bergerak," kata Djan dalam acara deklarasi dukungan Ahok-Djarot di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Djan mengatakan, Ahok-Djarot merupakan tokoh yang mendukung umat Islam di Jakarta. Djan melihat selama ini program Ahok-Djarot banyak yang berorientasi kepada kepentingan umat Islam.

"Beliau ini pro-umat Islam. Sayang kalau beliau enggak jadi. Saya senang dengan karier Beliau," ujar Djan.

"Kinerja Beliau betul-betul saya pelajari dan saksikan, sudah dilaksanakan semua program yang pro-umat Islam," kata dia.

Atas prestasi Ahok-Djarot, kata Djan, PPP Muktamar Jakarta merasa harus mendukung Djarot meskipun tak memiliki legalitas dukungan dari KPU.

"Wajib hukumnya saya mendukung beliau," tutur Djan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin Djan Faridz mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan petahana Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Deklarasi dilaksanakan di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016). Keputusan ini diambil meski PPP Djan tidak memiliki surat keputusan sebagai Partai Politik dari Menteri Hukum dan HAM.

Adapun PPP yang mengantongi surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM saat ini adalah kubu Muhammad Romahurmuziy.

Surat Keputusan dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly setelah digelar Muktamar Islah di Asrama Haji April 2016, yang menghasilkan Romy sebagai ketua umum dan Arsul Sani sebagai sekjen.

Sebagian kubu Djan bergabung dalam Muktamar Islah itu. Namun, Djan Faridz dan sebagian kubunya enggan mengakui Muktamar Islah tersebut.

Kubu Djan tetap berpegang pada keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan mereka. Kini, kubu Djan masih menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Parpol yang mereka ajukan.