Ombudsman Anggap Pungli Sulit Diberantas jika Pemimpinnya Tak Peduli

Kompas.com - 15/10/2016, 17:30 WIB
- --
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida mengatakan, pemberantasan pungutan liar di semua instansi bisa dilakukan asal ada kemauan kuat. Pasalnya, praktik pungutan liar atau pungli banyak dijumpai dalam keseharian dan dianggap hal lumrah oleh masyarakat.

Salah satu kemauan itu adalah kemauan pimpinan instansi untuk melakukan bersih-bersih oknum nakal di lembaga yang dia pimpin.

"Untuk minerba (minera dan batubarat) misalnya, kasus Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara). Itu bagian kebobrokan dalam minerba. Menterinya, Dirjennya, tidak ada yang peduli karena sudah biasa begitu," ujar Ida dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Ida mengapresiasi langkah gesit Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam aksinya mereformasi Polri. Kemauan untuk bersih-bersih Polri itu terlihat dari sejumlah penindakan oknum polisi yang melanggar kode profesi, etik, hingga pidana.

"Hadirnya Tito akan terjadi suasana baru di internal," kata Ida. Alih-alih pemerintah membentuk tim khusus pemberantasan pungli, Ida menganggap sebaiknya pengawasan internal di masing-masing instansi pemerintah diperketat.

Fungsi pengawasan oleh inspektorat jenderal melekat terhadap seluruh jajaran pegawai di instansi itu, tak terkecuali pimpinannya, sebagaimana yang terjadi dalam tangkap tangan tiga PNS Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.

Polisi mendapatkan informasi dari Kemenhub bahwa ada stafnya yang terlibat aksi pungli. Menurut Deputi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Muhammad Yusuf Ateh, Kemenhub merupakan salah satu atensi mereka.

"Yang terjadi adalah, unit yang banyak pengaduannya disampaikan ke menteri. Menteri sampaikan langsung ke Bareskrim," kata Yusuf.

Yusuf berharap, kementerian dan instansi lain melakukan hal serupa seperti Kemenhub. Ia memegang daftar sejumlah kementerian dan instansi yang memiliki banyak laporan atas pungli dan korupsi. Namun, ia enggan membeberkannya.

Yang jelas, kata Yusuf, dengan adanya perintah Presiden untuk sapu bersih pungli, semakin banyak masyarakat yang melaporkan pelanggaran itu.

"Dengan adanya peraturan itu, kami seperti mendapat kekuatan. Kalau Menteri PAN saja, percepatan penanganannya kurang," kata dia.

Kompas TV Kapolda Jateng Sidak Kantor Samsat Terkait Pungli

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tegaskan Keberlanjutan PTM 100 Persen Bergantung Level PPKM

Wapres Tegaskan Keberlanjutan PTM 100 Persen Bergantung Level PPKM

Nasional
KSAD Akan Pimpin Upacara Pemakaman Serda Rizal yang Gugur di Papua

KSAD Akan Pimpin Upacara Pemakaman Serda Rizal yang Gugur di Papua

Nasional
KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

KPK Bakal Telusuri Pembelian Mini Cooper Bupati Nonaktif Langkat untuk Anaknya

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Wapres: Testing-Tracing Kita Lakukan Lebih Cepat

Nasional
Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Polri Periksa 38 Saksi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Jerat Korupsi Miliaran Rupiah Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Jerat Korupsi Miliaran Rupiah Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Nasional
KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.