Ketua Komisi III Berharap Pemberantasan Pungli Tak Hanya Sekadar Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Kepolisian membuat operasi pemberantasan pungutan liar.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya revitalisasi hukum yang diinisiasi Presiden Joko Widodo.

Bambang berharap, langkah tersebut tak hanya sekadar pencitraan melainkan mampu menunjukkan perbaikan kualitas penegak hukum.

"Ibarat bangunan, penegakan hukum di Indonesia sudah mengalami kerusakan sangat parah. Demikian parahnya sehingga berbagai kalangan melukiskan situasi saat ini sebagai darurat penegakan hukum," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (13/10/2016).

Ia menambahkan, sudah banyak contoh kasus yang menggambarkan kerusakan parah kualitas penegakan hukum.

(baca: Ada Tiga "Lahan" Praktik Pungli di Kepolisian)

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi penegak hukum dianggap sudah mencapai titik terendah akibat perilaku tak terpuji banyak oknum penegak hukum.

"Oknum polisi, oknum jaksa, oknum panitera hingga oknum hakim serta oknum pejabat tinggi di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah merusak kualitas penegakan hukum," tutur Politisi Partai Golkar itu.

Publik berharap banyak dengan inisiatif Presiden untuk melalukan revitalisasi hukum tersebut, termasuk pemberantasan pungli yang menjadi salah satu poin dalam paket reformasi hukum yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu.

(baca: Kapolri Bantah Tak Berantas Pungli di Kepolisian)

"Masyarakat menunggu dan memperhatikan apa yang akan diupayakan Presiden untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum," kata Bambang.

Rapat terbatas pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016) sebelumnya menetapkan pembenahan pada tujuh sektor bidang hukum.

Ketujuh sektor itu, yakni pelayanan publik, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM penegak hukum, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum di masyarakat, dan pembenahan lembaga pemasyarakatan.