Kompas.com - 04/10/2016, 17:57 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka Hambalang, Rabu (10/7/2013) KOMPAS.com/ICHA RASTIKAKetua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka Hambalang, Rabu (10/7/2013)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan lebih rinci terkait usulan amandemen UUD 1945 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden merupakan "orang Indonesia asli".

Ia menekankan, pluralitas di Indonesia harus menjadi landasan membangun konstitusi yang bermartabat, beradab, dan adil.

"Karena konsep dan gagasan ini disampaikan kawan-kawan PPP, mungkin mereka bisa memberikan alasan yang logis, rasional, dan kembali pada basis bhineka tunggal ika," ujar Didik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

(Baca: Hanura: Usulan Presiden Harus "Indonesia Asli" Sangat Primitif)

"Tentu alasan yang harus disampaikan kawan-kawan PPP juga merunut pada kepentingan bangsa kita," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR itu.

Orang Indonesia asli

Sebelumnya, PPP mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan bahwa presiden dan wakil presiden merupakan "orang Indonesia asli".

Definisi "orang Indonesia asli" yang dimaksud PPP adalah perorangan, warga negara Indonesia yang berasal-usul dari suku atau ras yang berasal atau asli dari wilayah Indonesia.

Dengan demikian, WNI yang memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

(Baca: Politisi Gerindra Sebut Usulan Presiden Orang Indonesia Asli Harus Punya Batasan)

Usulan amandemen tersebut disampaikan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PPP di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, "Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Menurut Romi, perubahan bunyi pasal tersebut sangat diperlukan sebagai ketegasan sikap dan semangat nasionalisme.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.