Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sitompul yang Kerap Bikin "Gerah" Demokrat...

Kompas.com - 30/09/2016, 13:17 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Demokrat, Ruhut Sitompul, selalu menarik perhatian. Pernyataan-pernyataan kontroversial kerap dilontarkannya.

Terakhir, ia membuat gerah koleganya di Partai Demokrat.

Ruhut memilih sikap berseberangan dengan keputusan partai. Ia mendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta. Sepasang calon ini diusung koalisi PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, dan Golkar.

Sementara itu, Demokrat memutuskan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Sikap berbeda dengan garis partai bukan baru kali ini dilakukan Ruhut. 

(Baca: Ruhut Sitompul: Yang Bisa Pecat Gue Cuma SBY)

Pada Pemilu Presiden 2014, ia berdiri di barisan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sementara itu, saat itu, Demokrat mendeklarasikan diri sebagai partai netral yang tak mendukung calon mana pun.

Atas sikapnya itu, Ruhut menyebut, Demokrat membebaskan kadernya untuk menentukan pilihan politik. 

Dicopot sebagai juru bicara partai

Pada akhir Agustus lalu, Ruhut resmi dicopot dari posisi Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

Tak ada penjelasan mengenai alasan di balik pencopotan Ruhut tersebut.

Namun, langkah tersebut ditengarai karena pernyataan Ruhut yang memelesetkan "hak asasi manusia" menjadi "hak asasi monyet" dalam rapat Komisi III DPR.

Pada waktu yang sama dengan pencopotan tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ternyata sudah menjatuhkan sanksi ringan atau teguran.

Menurut Ruhut, pencopotannya terjadi karena ia bersuara lantang dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) salah satu kader Partai Demokrat, Putu Sudiartana.

(Baca: Roy Suryo: Di Internal Demokrat Sudah Beredar "Petisi Pemecatan Ruhut")

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com