ICW Dorong Peningkatan Dana Bantuan untuk Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan biaya elektoral kerap memberatkan partai politik dan individu. Pasalnya, kegiatan politik membutuhkan banyak biaya dalam operasionalnya.

"Masalah kita adalah menggerakkan partai politik dan politik individu itu berat sekali karena kita melihat cost electoral dan in between of electoral," ujar Donal usai diskusi 'Irman Gusman dan Bobroknya Moral Elite Politik' di Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Donal memaparkan, rata-rata biaya politik partai berada di angka Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan rutin partai.

Kebutuhan ini, lanjut Donal, membuat pada kader korupsi ketika menjabat sebagai pejabat publik, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

"Tentu ini bukan angka yang sedikit, namun karena tidak punya basis untuk berjalan secara kesinambungan banyak kader itu korupsi. Karena mereka menutupi pengeluaran partai yang besar," kata Donal.

Donal mengatakan, merujuk pada data KPK per 21 Agustus 2016, ada 361 kepala daerah yang terdiri dari 343 bupati/walikota dan 18 gubernur menjadi tersangka korupsi sejak 2002.

Selain itu, sejak 2002 hingga 2014, sudah ada 446 politisi di legislatif menjadi tersangka.

"Banyak penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi notabene adalah kader partai politik," ucap Donal.

Guna mencegah tindak korupsi tersebut, Donal menyarankan agar dana bantuan negara untuk partai politik segera ditingkatkan.

"Pada titik ini, menurut saya negara harus hadir. Banyak negara yang sudah memberikan subsidi besar kepada partai politik. Jumlahnya beragam, ada yang 30 persen, 50 persen, bahkan 70 persen bantuan negara kepada partai," kata Donal.

Selain itu, peningkatan dana bantuan juga dimaksudkan agar partai tidak dikontrol oleh satu kelompok tertentu.

Selama ini, kata Donal, banyak partai politik berjalan berdasarkan keputusan elite yang menguasai saham.

Dengan adanya bantuan dana ini, partai diharapkan tidak bergantung pada kelompok tertentu dalam membuat keputusan untuk kepentingan negara dan bangsa.

"Kalau dikontrol oleh satu kelompok saja bukan kebijakan untuk kepentingan negara, tapi untuk kepentingan elite itu sendiri. Di situ negara harus hadir," ucap Donal.

Kendati demikian, ia meminta partai politik tidak asal setuju dengan peningkatan jumlah dana bantuan.

Partai politik, tambah Donal, harus juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka dalam mengelola anggaran.

"Ini adalah paket reformasi yang harus dilakukan secara berimbang. Partai jangan hanya mau dinaikkan uang secara jumlahnya, tapi juga harus setuju meningkatkan tata kelola," ujar Donal.