Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Kekeluargaan Berpeluang Menang Jika "Head To Head" dengan Ahok-Djarot

Kompas.com - 22/09/2016, 08:17 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kekeluargaan dinilai masih memiliki peluang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 melawan pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, peluang tersebut terbuka jika Koalisi Kekeluargaan dapat memainkan skenario pengusungan satu pasang calon kepala daerah.

"Masih ada peluang mereka menjadi lawan yang sebanding jika head to head dengan Ahok-Djarot," ujar Pangi ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Menurut Pangi, jika ada dua pasang calon kepala daerah yang berkontestasi, maka suara publik akan tersebar lebih merata. Ini dinilai dapat menurunkan tingkat elektoral publik terhadap peluang pemenangan pasangan calon selain Ahok-Djarot.

(Baca: Sepakat Ajukan Sandiaga-Mardani, Presiden PKS dan Prabowo Lobi Empat Parpol)

"Skenario bipolar ini seringkali merugikan petahana. Ini kan pergesekannya sangat ekstrem," tambah Pangi.

Selain itu, kata Pangi, Koalisi Kekeluargaan harus memilih figur yang tepat untuk diusung jika skenario tersebut dilakukan. Pasalnya, pesaing petahana jauh lebih unggul secara elektabilitas.

"Harus diakui Ahok-Djarot ini sudah unggul di atas kertas. Tentu harus dicari pesaing yang merupakan antithesis dari mereka. Pesaing yang bisa melakukan pendekatan substansial dan sosio-kultural kepada masyarakat," kata Pangi.

Rapat konsolidasi empat partai, yaitu Partai Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlangsung santai di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (21/9/2016) malam berakhir Kamis (22/9/2016) dini hari.

(Baca: Ini Dia Dua Skenario Lawan Ahok, Hasil Pertemuan Empat Partai di Cikeas)

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Roy Suryo menuturkan, pertemuan empat petinggi partai tersebut menghasilkan dua skenario.

Pertama, mereka mempertimbangkan satu pasangan calon dari enam partai yang bukan pendukung Ahok-Djarot. Selain empat parpol, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih dilobi untuk masuk koalisi ini.

Sedangkan opsi kedua adalah memunculkan dua calon dengan asumsi Partai Gerindra dan PKS mengusung calon berbeda.

Kompas TV Yusril Yakin Diusung Demokrat, PPP, dan PKB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com