Kompas.com - 21/09/2016, 21:44 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai kematian Asep Sunandar (25), pria yang diduga melakukan penganiayaan berat, penuh kejanggalan.

Asep yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2014, tewas pada 10 September 2016 dengan 12 luka tembak.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Bandung, bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengaku memiliki bukti kejanggalan tersebut, sejak proses penangkapan hingga kematian Asep.

Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras Putri Kanesia bercerita, kejanggalan kasus Asep diawali ketika pada pukul 04.30 WIB. Saat itu, Asep bersama kedua rekannya dibawa tiga orang tak dikenal yang belakangan disebut sebagai polisi.

Putri mengatakan, berdasarkan keterangan kedua rekan Asep, saat penangkapan mereka ditodong senjata api. Kedua tangan dan mata mereka dilakban tanpa diberi tahu maksud dan tujuannya.

Menurut Putri, ketiga orang tersebut tak membawa surat perintah penangkapan.

"Tidak ada indentitas yang jelas, dan tidak menjelaskan tindak pidana yang disangkakan," ujar Putri, dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Setelah itu, Asep dan kedua rekannya dipisahkan ke lokasi berbeda. Kedua rekannya, kata Putri, langsung dibawa menuju Polres Cianjur, sedangkan Asep diturunkan di lokasi lain.

Kedua rekan Asep tidak mengetahui keberadaan Asep, hingga paginya diketahui Asep telah tewas dengan 12 luka tembak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur.

"Jenazah pada saat ditemui dalam kondisi tangan terikat ke belakang disertai luka tembakan. Ini jelas tindakan pembunuhan yang melanggar KUHP dan sulit untuk percaya bahwa ini bentuk pembelaan diri," kata Putri.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim Imbau Orangtua Murid Pindahkan Anaknya dari Ponpes Shiddiqiyyah

Kabareskrim Imbau Orangtua Murid Pindahkan Anaknya dari Ponpes Shiddiqiyyah

Nasional
Kritisi RKUHP, Pengamat Pertanyakan Cara Penegak Hukum Bedakan Kritik dan Penghinaan

Kritisi RKUHP, Pengamat Pertanyakan Cara Penegak Hukum Bedakan Kritik dan Penghinaan

Nasional
Jokowi: Kita Harus Kerja Keras Turunkan Persentase Stunting

Jokowi: Kita Harus Kerja Keras Turunkan Persentase Stunting

Nasional
Artis Iqlima Kim Datangi Bareskrim Penuhi Panggilan Penyidik sebagai Terlapor

Artis Iqlima Kim Datangi Bareskrim Penuhi Panggilan Penyidik sebagai Terlapor

Nasional
Anak Kiai Jombang jadi Tersangka Pencabulan, Kabareskrim Harap Kemenag Bekukan Izin Ponpes

Anak Kiai Jombang jadi Tersangka Pencabulan, Kabareskrim Harap Kemenag Bekukan Izin Ponpes

Nasional
Pedagang Pasar Ragu Harga Minyakita Besutan Mendag Dijual Rp 14.000 per Liter

Pedagang Pasar Ragu Harga Minyakita Besutan Mendag Dijual Rp 14.000 per Liter

Nasional
Jokowi: Ada yang Mau Harga Pangan Naik? Maju ke Depan, Saya Beri Sepeda

Jokowi: Ada yang Mau Harga Pangan Naik? Maju ke Depan, Saya Beri Sepeda

Nasional
Kabareskrim Sebut Penangkapan Anak Kiai Jombang yang Jadi Tersangka Pencabulan Pertimbangan Aspek Kamtibmas

Kabareskrim Sebut Penangkapan Anak Kiai Jombang yang Jadi Tersangka Pencabulan Pertimbangan Aspek Kamtibmas

Nasional
DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-undang

DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-undang

Nasional
Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

Nasional
Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Nasional
Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Nasional
Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Nasional
42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.