"Hujan" Interupsi, Pimpinan DPD Akhirnya Terima Surat KPK soal Irman Gusman

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memutuskan memberhentikan Irman Gusman dari jabatan Ketua DPD, Senin (19/9/2016).

Pengesahan keputusan BK DPD itu dibawa ke rapat paripurna, Selasa (20/9/2016).

Sejumlah anggota melayangkan interupsi dan mempertanyakan bukti otentik surat penetapan tersangka Irman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terlalu terburu-buru. Harusnya ada bukti otentik yang melandasi pengambilan keputusan," kata Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Bahar Ngitung saat melayangkan interupsi.

Senada dengan Bahar, Anggota DPD RI dari Sumatera Barat, Emma Yohanna juga menganggap keputusan BK memberhentikan Irman terlalu terburu-buru.

Menurut dia, masih ada dua pimpinan yang masih bisa memimpin DPD secara kolektif kolegial. 

"Bukan berarti kami dukung praktik KKN, tapi ini belum jelas. Keterangan yang kita dapatkan baru dari media. Dan berubah-ubah," kata Emma.

(Baca: Menurut Pengacaranya, Awalnya Irman Hanya Ingin Harga Gula Turun)

Di tengah interupsi, Wakil Ketua DPD GKR Hemas menginformasikan kepada peserta sidang bahwa surat penetapan tersangka baru saja diterima dari KPK. 

Pada sesi interupsi, Hemas sempat meninggalkan ruangan beberapa saat.

"Kami baru saja dapat surat dari KPK saat Bapak-Ibu memberi masukan kepada kami," ujar Hemas.

Sidang sempat kembali dihujani interupsi. Hingga kemudian Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad membacakan surat yang diterima oleh DPD.

"Ada dua surat yang diterima pimpinan. Keduanya tertanggal 19 September 2016, yaitu surat dari KPK dan pengacara," kata Farouk.

Surat dari KPK tersebut menginformasikan tentang status tersangka serta pemberitahuan penahanan Irman.

Adapun, surat dari pengacara Irman, Tommy Singh berisi permohonan penangguhan pencopotan Irman dari posisi Ketua DPD.

Hal tersebut dilakukan untuk menghormati asas praduga bersalah terhadap Irman.

Menengahi perdebatan yang terjadi, Farouk meminta seluruh anggota menghormati keputusan BK DPD.

BK DPD mengambil keputusan berlandaskan Pasal 119 ayat (4) dan (5) tatib DPD RI. Pasal tersebut berbunyi: (4) dalam hal ditemukan terdapat indikasi pelanggaran dan atau diperoleh informasi tentang penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Badan Kehormatan menyampaikan keputusan tentang penonaktifan pimpinan dimaksud (5) Dalam hal ini terbukti bahwa pimpinan dimaksud melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan sebagai tersangka oleh pejabat penegak hukum, pimpinan dimaksud diberhentikan dari jabatannya.

Adapun jika Irman nantinya mengajukan praperadilan dan menang, maka pengajuan rehabilitasi dapat dilakukan serta diatur dalam tatib DPD.

"Jadi mudah-mudahan kita sudah tidak perlu lagi memperdebatkan ini. Kembalikan kepada BK. Kepada publik kita memberikan respons," kata Farouk.