PKS Tak Terima Hasil Survei yang Nilai Kinerja Pemerintah Baik, APBN Jadi Rujukan

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mempertanyakan hasil survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut dia, di tengah sejumlah persoalan yang terjadi, hasil survei itu sulit diterima.

"Kalau dikatakan kinerja Pak Jokowi itu baik, saya kira agak sulit diterima," kata dia di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Salah satu persoalan yang disoroti Sohibul yaitu masalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu menyatakan jika APBN yang disusun saat ini kurang kredibel. Sehingga, Sri mengambil langkah penghematan melalui pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan transfer daerah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya diprediksi pada kisaran 5 – 5,4 persen, dikoreksi menjadi 4,9 – 5,3 persen.

"Kan instrumen utama pemerintah itu APBN. Kalau APBN dalam dua tahun (dinilai) tidak kredibel, sulit mengatakan pemerintah kita semakin baik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, survei CSIS menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Pada Oktober tahun lalu, kepuasan publik hanya sebesar 50,6 persen. Sementara, pada Agustus 2016, kepuasan publik naik menjadi 66,5 persen.

(Baca: Survei CSIS: 66,5 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintah)

Terdapat empat bidang utama kinerja pemerintah mengalami peningkatan, yaitu dalam bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Mereka yang menjadi responden dipilih secara acak yaitu telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 3,1 persen.